Saran Ahok untuk Wacana Pembentukan BUMD Parkir di Jakarta: Harus Sistem Digital

AKURAT.CO Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, angkat bicara terkait wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pengelolaan parkir.

Menurutnya, sistem pengelolaan parkir yang ideal harus berbasis teknologi digital dan non-tunai alias cashless. Dia menekankan pentingnya transparansi dan pencatatan yang akurat demi menghindari kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir.

"Aku pikir ke depan gitu, saya enggak tahu. Beliau (Pramono Anung) gimana ya. Sistem minimalnya mesti digital ya. Supaya kecatat ya. Mesti cashless," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Rabu (21/5/2025).

Ahok menyinggung kembali upaya-upaya digitalisasi parkir yang pernah dilakukan saat dirinya masih menjabat sebagai gubernur. Dia berharap, jika wacana BUMD Parkir jadi direalisasikan, sistemnya bisa lebih maju dan modern.

Baca Juga: Rencana Pembentukan Pansus dan BUMD Khusus Tangani Masalah Parkir di Jakarta

"Kayak dulu lah kita pernah coba. Mungkin yang lebih canggih lagi dari sekarang," katanya.

Hingga saat ini, wacana pembentukan BUMD Parkir masih dalam tahap pembahasan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan keinginan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk pengelolaan perparkiran.

"Ya nanti kami akan diskusikan secara lebih mendetail," ujar Pram, sapaan akrabnya di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Lebih lanjut, Pram juga menyetujui agar pembayaran parkir kendaraan dilakukan tanpa uang tunai (cash) atau cashless. Politikus PDIP itu menilai, dengan pembayaran cashless, pengelolaan parkir di berbagai wilayah Jakarta dapat terkelola dengan baik.

"Maka dengan demikian, supaya parkir ini menjadi terkelola lebih baik, saya termasuk setuju kalau kemudian parkir itu cashless, tidak pakai uang cash," katanya.