AKURAT.CO, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariitedjo, membantah adanya diskriminasi terhadap cabang-cabang olahraga yang ada di Tanah Air.
Bantahan tersebut diungkapkan Dito menanggapi kritik pedas yang sebelumnya diutarakan oleh mantan atlet wushu Indonesia, Lindswell Kwok, lewat unggahan Instagram story pribadinya.
"Perhatian tinggi Bapak Presiden untuk olahraga Indonesia patut kita syukuri. Saat ini Timnas Sepakbola mencapai sejarah perolehan tertinggi dalam perjuangan menuju Piala Dunia," kata Dito saat dihubungi awak media, Rabu (11/6).
"Sama halnya jika nanti atlet kita bisa mencetak sejarah di Asian Games dan Olimpiade. Apresiasi Pemerintah pasti menanti."
Kritik tajam Lindswell Kwok muncul setelah skuad Timnas Sepakbola Indonesia masing-masing mendapatkan satu buah jam tangan Rolex dari Presiden Prabowo Subianto usai meraih kemenangan 1-0 atas China pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Apresiasi yang diberikan oleh Presiden itu langsung dikritik keras oleh peraih medali emas Asian Games Jakarta-Palembang 2018 itu mengingat efisiensi yang saat ini tengah dilakukan oleh Pemerintah.
Dito menegaskan bahwa apresiasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo ini adalah apresiasi pribadi dan bukan berasal dari APBN.
Sama seperti apresiasi yang pernah diberikan saat Olimpiade Paris 2024 lalu ketika beliau masih menjabat sebagai Menhan.
"Beliau hadir di Olimpiade, dan memberikan bonus apresiasi pribadi kepada seluruh cabor atlet Indonesia peserta Olimpiade. Kita harus bersyukur Presiden sangat peduli dengan anak muda dan olahraga," jelas Dito.
Sebelumnya Lindswell Kwok.menyoroti diskriminasi fasilitas yang diberikan kepada cabor yang dianggap tidak populer meski menyumbang banyak prestasi. Dia mempertanyakan keadilan Pemerintah dalam memfasilitasi atlet-atletnya.
Ratu Wushu Asia itu juga membeberkan ketimpangan dana bantuan Pelatnas antara cabor populer seperti sepakbola dan cabor berprestasi tapi kurang mendapat sorotan publik.
Padahal, menurutnya, prestasi olahraga seharusnya dihargai dari hasil, bukan dari tingkat popularitas atau banyaknya penggemar.
Ia menilai Pemerintah terjebak dalam kebijakan populis yang hanya menguntungkan cabor tertentu, tanpa memperhatikan potensi besar dari cabor lain.
