Cara Membuat Izin Usaha untuk UMKM Secara Online, Gratis dan Mudah

Redaksi Akurat | 9 November 2026, 21:26 WIB

Izin Usaha untuk UMKM

AKURAT.CO Izin usaha merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Legalitas usaha tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga dapat membantu pelaku bisnis mengembangkan usahanya dan memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah.

Saat ini, pemerintah telah menyediakan layanan pembuatan izin usaha secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS). Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat mengurus legalitas usaha tanpa harus mendatangi kantor pemerintahan secara langsung.

Salah satu dokumen yang perlu dimiliki pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Dokumen ini berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha sekaligus menjadi dasar untuk mengurus perizinan lain sesuai dengan bidang dan tingkat risiko kegiatan bisnis.

Lantas, bagaimana cara membuat izin usaha untuk UMKM secara online? Apa saja persyaratan yang perlu disiapkan?

Apa Itu Izin Usaha UMKM?

Izin usaha UMKM merupakan legalitas yang diperlukan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Salah satu bentuk legalitas dasar tersebut adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas resmi yang diterbitkan melalui sistem OSS dan dapat digunakan oleh pelaku usaha perseorangan maupun badan usaha.

Kepemilikan NIB menjadi langkah awal bagi pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas bisnis. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua kegiatan usaha cukup hanya dengan memiliki NIB.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap kegiatan usaha memiliki persyaratan perizinan yang disesuaikan dengan tingkat risikonya.

Dengan demikian, pelaku UMKM perlu mengetahui jenis usaha dan klasifikasi kegiatan bisnisnya sebelum mengurus perizinan.

Manfaat Memiliki Izin Usaha bagi UMKM

Mengurus legalitas usaha bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Ada sejumlah manfaat yang bisa diperoleh pelaku UMKM setelah memiliki izin usaha.

Berikut beberapa manfaatnya:

1. Memberikan Kepastian Legalitas Usaha

NIB menjadi identitas resmi yang menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar dalam sistem pemerintah. Hal ini dapat membantu pelaku bisnis menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Mempermudah Akses Pembiayaan

Legalitas usaha dapat menjadi salah satu dokumen pendukung ketika pelaku UMKM mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan, termasuk program pembiayaan untuk usaha kecil.

Meski demikian, kepemilikan NIB tidak otomatis membuat pengajuan pinjaman disetujui karena lembaga keuangan tetap memiliki persyaratan tersendiri.

3. Memperluas Kesempatan Kerja Sama

Pelaku UMKM yang memiliki identitas usaha resmi dapat lebih mudah memenuhi persyaratan administrasi ketika ingin bekerja sama dengan perusahaan, distributor, maupun mitra bisnis lainnya.

4. Mempermudah Akses Program Pemerintah

Legalitas usaha dapat menjadi dokumen pendukung untuk mengikuti sejumlah program pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, dan pengembangan UMKM yang diselenggarakan pemerintah.

5. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Identitas usaha yang jelas dapat membantu meningkatkan kredibilitas bisnis. Konsumen maupun calon mitra dapat lebih mudah mengenali usaha yang dijalankan secara resmi.

Syarat Membuat Izin Usaha UMKM

Sebelum mendaftarkan usaha melalui OSS, pelaku UMKM perlu menyiapkan beberapa data dan dokumen.

Untuk pendaftaran usaha perseorangan, berikut persyaratan umum yang perlu disiapkan:

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Alamat email yang masih aktif.
Nomor telepon atau WhatsApp yang dapat dihubungi.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika sudah memilikinya.
Nama atau identitas usaha.
Alamat lengkap lokasi kegiatan usaha.
Bidang usaha yang dijalankan.
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan bisnis.

Sementara itu, pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha perlu menyiapkan dokumen pendirian dan pengesahan badan usaha sesuai bentuk hukumnya.

Data yang dimasukkan dalam sistem OSS harus sesuai dengan identitas pemilik dan kegiatan usaha sebenarnya agar proses pendaftaran berjalan lancar.

Cara Membuat Izin Usaha untuk UMKM Secara Online

Pembuatan NIB dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi OSS. Pelaku UMKM tidak perlu menggunakan jasa perantara karena proses pendaftaran dasarnya tidak dipungut biaya.

Berikut langkah-langkah membuat izin usaha UMKM secara online:

1. Buka Situs Resmi OSS

Langkah pertama adalah mengunjungi situs resmi OSS melalui alamat https://oss.go.id.

Setelah halaman terbuka, pilih menu pendaftaran atau daftar untuk membuat akun baru.

2. Pilih Jenis dan Skala Usaha

Pada tahap pendaftaran, pilih kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kemudian, tentukan jenis pelaku usaha, misalnya orang perseorangan apabila bisnis dijalankan atas nama pribadi.

Pastikan pilihan tersebut sesuai dengan bentuk usaha yang akan didaftarkan.

3. Masukkan Data Identitas Pemilik Usaha

Selanjutnya, masukkan NIK sesuai KTP, nomor telepon atau alamat email aktif untuk proses verifikasi.

Sistem akan mengirimkan kode OTP yang perlu dimasukkan untuk memastikan identitas dan kepemilikan kontak pendaftar.

Setelah verifikasi berhasil, buat kata sandi untuk akun OSS dan lengkapi profil sesuai data yang diminta.

4. Login ke Akun OSS

Jika proses pendaftaran akun selesai, kembali ke halaman utama OSS dan masuk menggunakan akun yang telah dibuat.

Masukkan alamat email atau nomor telepon, kata sandi, serta kode keamanan apabila diminta.

5. Lengkapi Data Usaha

Setelah berhasil masuk, pilih menu perizinan berusaha dan lanjutkan dengan permohonan baru.

Pelaku UMKM perlu mengisi sejumlah informasi, seperti identitas pemilik usaha, alamat kegiatan bisnis, lokasi usaha, serta informasi lain yang diminta oleh sistem.

Pastikan seluruh data diisi secara benar dan sesuai dengan kondisi usaha.

6. Pilih Bidang Usaha dan Kode KBLI

Tahap berikutnya adalah menentukan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

KBLI merupakan sistem pengelompokan kegiatan ekonomi yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis usaha.

Sebagai contoh, pelaku bisnis yang bergerak di bidang makanan perlu memilih klasifikasi yang sesuai dengan kegiatan sebenarnya, apakah bergerak dalam produksi makanan, perdagangan makanan, atau penyediaan makanan dan minuman.

Pemilihan kode KBLI perlu diperhatikan karena dapat menentukan persyaratan perizinan dan tingkat risiko usaha.

7. Periksa Kembali Data dan Ajukan Permohonan

Setelah seluruh informasi dimasukkan, periksa kembali data usaha, bidang kegiatan, dan persyaratan yang muncul dalam sistem.

Jika terdapat pernyataan mandiri yang harus dipenuhi, baca dan berikan persetujuan sesuai ketentuan.

Selanjutnya, ajukan permohonan melalui sistem OSS.

8. Terbitkan dan Unduh NIB

Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, sistem OSS akan memproses penerbitan dokumen perizinan.

Untuk kegiatan usaha berisiko rendah, NIB dapat diterbitkan setelah proses pendaftaran selesai sesuai ketentuan.

Pelaku usaha dapat mengunduh dokumen NIB melalui akun OSS. Simpan dokumen tersebut dalam bentuk digital maupun cetak sebagai bukti identitas dan legalitas usaha.

Apakah Membuat Izin Usaha UMKM Dikenakan Biaya?

Salah satu keuntungan mengurus NIB secara mandiri melalui OSS adalah proses pendaftaran dasarnya tidak dipungut biaya alias gratis.

Informasi tersebut juga disampaikan melalui infografis Kementerian Perdagangan mengenai cara membuat NIB yang diterbitkan pada 5 Agustus 2026.

Dengan demikian, pelaku UMKM dapat mengurus identitas usaha tanpa harus mengeluarkan biaya untuk proses penerbitan NIB.

Namun, perlu diperhatikan bahwa beberapa bidang usaha membutuhkan perizinan atau sertifikasi tambahan. Persyaratan dan biaya untuk dokumen tambahan tersebut dapat berbeda bergantung pada jenis kegiatan bisnis dan ketentuan instansi penerbitnya.

Jenis Izin Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko

Pemerintah menerapkan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Artinya, persyaratan legalitas usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan bisnis yang dijalankan.

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025, terdapat empat kategori tingkat risiko usaha, yaitu:

1. Risiko Rendah

Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah cukup memiliki NIB sebagai perizinan berusaha.

Kategori ini memiliki proses perizinan yang relatif sederhana dibandingkan kategori lainnya.

2. Risiko Menengah Rendah

Kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Menengah Tinggi

Kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar yang harus diverifikasi oleh pemerintah atau instansi berwenang.

4. Risiko Tinggi

Kegiatan usaha dengan risiko tinggi membutuhkan NIB dan Izin dari pemerintah atau instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidang usaha tersebut.

Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memeriksa tingkat risiko kegiatan bisnisnya melalui sistem OSS agar mengetahui jenis perizinan yang harus dipenuhi.

Izin Tambahan yang Mungkin Dibutuhkan oleh UMKM

Selain NIB, beberapa bidang usaha membutuhkan sertifikat atau izin tambahan sebelum produk maupun jasa dapat dipasarkan.

Berikut beberapa contohnya:

1. Sertifikat Halal

Pelaku UMKM yang memproduksi atau memperdagangkan produk yang termasuk dalam kewajiban sertifikasi halal perlu mengurus sertifikat halal sesuai ketentuan.

Dokumen ini penting bagi pelaku usaha makanan, minuman, kosmetik, dan produk lain yang masuk dalam ruang lingkup jaminan produk halal.

Informasi pendaftarannya dapat diperoleh melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di https://halal.go.id.

2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

SPP-IRT merupakan sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga.

Dokumen ini diperlukan bagi pelaku usaha yang memproduksi jenis pangan olahan tertentu dalam skala rumah tangga dan memenuhi persyaratan BPOM.

Persyaratan umumnya meliputi kepemilikan NIB, tempat produksi yang memenuhi kriteria industri rumah tangga, penggunaan peralatan manual atau semiotomatis, serta rancangan label produk.

Tidak semua produk pangan dapat didaftarkan melalui jalur SPP-IRT. Misalnya, pangan olahan yang memerlukan penanganan khusus, produk tertentu yang wajib memenuhi SNI, serta produk yang menggunakan peralatan otomatis.

Pendaftaran SPP-IRT dilakukan melalui OSS dan terintegrasi dengan aplikasi SPP-IRT BPOM.

3. Izin Edar BPOM

Pelaku UMKM yang memproduksi pangan olahan tertentu untuk diedarkan kepada masyarakat dapat membutuhkan izin edar dari BPOM.

Kebutuhan izin edar ditentukan berdasarkan jenis produk, karakteristik produksi, dan ketentuan yang berlaku.

Untuk pangan olahan yang memenuhi kriteria industri rumah tangga, jalur SPP-IRT dapat digunakan. Sementara itu, produk yang tidak memenuhi kriteria tersebut perlu mengikuti jalur perizinan yang sesuai, termasuk pendaftaran BPOM MD apabila diwajibkan.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Mengalami Kesulitan Membuat NIB?

Meskipun pendaftaran dilakukan secara online, sebagian pelaku UMKM mungkin masih mengalami kesulitan ketika mengisi data atau menentukan kode KBLI.

Jika menghadapi kendala, pelaku usaha dapat melakukan beberapa langkah berikut:

Mengakses pusat bantuan dan panduan yang tersedia di situs OSS.
Menghubungi layanan bantuan OSS melalui kanal resmi yang tersedia.
Mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah masing-masing.
Meminta pendampingan kepada Dinas Koperasi dan UMKM setempat.
Memastikan data identitas dan informasi usaha sesuai dengan dokumen yang dimiliki.

Pendampingan tersebut dapat membantu pelaku UMKM memahami proses pendaftaran, menentukan bidang usaha, dan memenuhi persyaratan perizinan.

Membuat izin usaha merupakan langkah penting bagi pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas dan mengembangkan bisnis secara lebih terarah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS secara online.

Proses pembuatan NIB pada dasarnya gratis dan dapat dilakukan secara mandiri dengan menyiapkan identitas diri, alamat email, nomor telepon, serta data kegiatan usaha.

Namun, pelaku UMKM perlu memahami bahwa NIB belum tentu menjadi satu-satunya dokumen yang dibutuhkan. Jenis usaha dan tingkat risikonya dapat menentukan apakah diperlukan sertifikat standar, izin tambahan, maupun sertifikasi produk.

Dengan memahami persyaratan dan mengikuti prosedur yang berlaku, pelaku UMKM dapat mengurus legalitas bisnis sekaligus membuka peluang untuk mengembangkan usaha secara lebih luas.

Taqiyuddin Abdurrahman Leboe (Magang)