INDEF: Transparansi dan Akuntabilitas Harus Jadi Budaya Negara

AKURAT.CO Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum.
Perbaikan sistem dan institusi dinilai menjadi fondasi utama untuk mencegah praktik korupsi dan perburuan rente terus berulang.
Ekonom Senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengatakan banyak program pemerintah berubah arah karena lemahnya pengawasan serta minimnya mekanisme check and balances.
Menurut Didik, proses tersebut biasanya diawali oleh sentralisasi kekuasaan yang terlalu besar dalam pengambilan keputusan.
Baca Juga: KPK Dalami Peran Pemilik Maktour dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
"Ketika pengawasan melemah, ruang bagi broker politik dan kelompok kepentingan untuk masuk ke dalam proses kebijakan menjadi semakin terbuka. Normalisasi praktik rent seeking dan korupsi akhirnya terjadi karena sistem tidak mampu memberikan pengawasan yang efektif," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima AKURAT.CO, Selasa (9/6/2026).
Data dari World Governance Indicators menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas regulasi, dan kontrol korupsi memiliki korelasi kuat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan suatu negara.
Negara-negara dengan kualitas institusi yang baik umumnya mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dalam jangka panjang dibanding negara dengan tata kelola yang lemah.
Didik menegaskan bahwa fokus utama reformasi harus diarahkan pada pembangunan institusi yang sehat.
Menurut dia, institusi yang baik akan mempersempit ruang penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memperbesar peluang transparansi.
"Solusi utama bukan sekadar mengganti dan memenjarakan orang, melainkan membangun institusi yang membuat korupsi sulit dilakukan, transparansi mudah dilakukan, dan akuntabilitas menjadi budaya," kata Didik.
Didik menilai agenda reformasi kelembagaan menjadi semakin penting di tengah meningkatnya peran negara dalam berbagai program pembangunan dan pengelolaan sumber daya ekonomi.
Baca Juga: Prabowo Berkomitmen Hapus Budaya Korupsi Di Industri Pertahanan
Tanpa penguatan institusi, program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berisiko kembali terjebak dalam siklus rente dan korupsi yang sama.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Trump Akui AS Kembali Serang Iran, Sistem Pertahanan Udara Dihancurkan dalam Hitungan Menit
- 2Moto3 Qatar, Hiroshi Aoyama Terima Penalti Veda Ega Pratama, Tegaskan 'Feeling' Pembalap Bagus
- 3Moto3 Qatar: Hiroshi Aoyama Puji Manajemen Ban Veda Ega Pratama di Lusail
- 4Cek BSU November 2026 Pakai NIK KTP, Benarkah Bantuan Rp900 Ribu Sudah Cair?
- 5Dituding Bertemu Listyo Sigit Dkk Sebelum Penangkapan, Bahlil Ancam Tempuh Proses Hukum
- 6Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini: Arsenal vs Hull, Nottingham vs Man City
- 7Kalender Jawa 8 November 2026: Watak Weton Minggu Dikenal Pekerja Keras
- 8Setelah Demokrat Kalah di Pemilu Sela, Trump Berencana Lakukan Perubahan Kabinet
- 9Dugaan Makar Diusut, Kepala Bakom: Prabowo Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
- 10Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar LBBP Negara Sahabat, Ini Daftarnya






