Kasus Penyadapan Presiden Disinggung di Sidang DPR, Puan Ingatkan Aparat Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyinggung kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, dalam Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," kata Puan yang kemudian disambut tepuk tangan para anggota dewan.

Dia kemudian berbicara soal kewenangan negara yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Dia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum bekerja dengan profesional.

Baca Juga: Ditanya Dugaan Keterlibatan Listyo Sigit dalam Penyadapan, Ini Jawaban Tito Karnavian

"Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun," sambungnya.

Puan pun memastikan, DPR akan mendukung upaya Polri dalam melakukan pengusutan secara transparan dan profesional, untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden RI.

"Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan menyejahterakan rakyat," tutur Puan.

Mantan Menko PMK tersebut lalu mengungkap sejumlah hal yang menjadi perhatian DPR pada masa sidang ini. Kasus penyadapan presiden menjadi salah satu yang akan dikawal dewan dalam fungsi pengawasan DPR.

Baca Juga: Kasus Penyadapan Presiden, Megawati Minta Aturan Hukum Diperkuat

"Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah," ujarnya.

Berikut sejumlah isu yang menjadi perhatian DPR dalam menjalani fungsi pengawasan:

1. Penanganan kasus penyadapan Presiden RI;

2. penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan;

3. penanganan kasus perundungan anak;

4. upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak;

5. percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana;

6. gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang

dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri;

7. perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial;

8. evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak;

9. kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;

10. pemerataan program revitalisasi sekolah;

11. perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal; dan

12. penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.