Saksi Ungkap Tidak Ada Paksaan, Dugaan Pemerasan di Kasus Febrie Adriansyah Perlu Dibuktikan

AKURAT.CO Sidang perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2026), kembali menyingkap tabir aliran dana dari korporasi ke sejumlah kantor hukum.

Salah satu fakta yang paling menyita perhatian publik adalah kesaksian dari Legal Manager PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART), Eky Pratama.

Di hadapan majelis hakim, Eky membeberkan bahwa perusahaannya menggelontorkan honor mencapai Rp3 miliar kepada Kantor Hukum Don Ritto (DR Law Firm).

Dana tersebut dibagi dalam dua termin, Rp1 miliar untuk pendampingan di tahap penyelidikan dan Rp2 miliar tatkala kasus naik ke tingkat penyidikan dalam perkara korupsi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kejaksaan Agung.

Kendati kontrak miliaran rupiah ini memantik tanda tanya besar seputar kewajaran bisnis (value for money), jalannya persidangan menegaskan satu poin krusial. Sama sekali tidak ada celah fakta yang menunjukkan aliran uang tersebut berkaitan dengan tindakan pemerasan oleh Febrie Adriansyah.

Baca Juga: Ferry Boboho Akui Lebihkan Rp5 Miliar Uang yang Diminta Febrie Adriansyah ke Tan Kian

Pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko, menilai polemik tersebut harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.

Menurutnya, transaksi antara PT Sinarmas dan DR Law Firm murni berjalan di atas rel keperdataan kontrak profesional.

"Kalau kita telisik dari fakta persidangan yang terbuka hari ini, sama sekali tidak ada kaitan antara aliran dana itu dengan upaya pemerasan," ujarnya, kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Yanuar merinci ketiadaan unsur tersebut dengan meninjau aturan hukum pidana nasional mutakhir. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, delik pemerasan diatur sangat ketat.

"Jika merujuk pada konstruksi hukum pidana nasional saat ini, unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) secara tegas mensyaratkan adanya perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum untuk menyerahkan suatu barang atau memberikan keuntungan tertentu," terangnya.