301 WK Migas Mandek, Bahlil Ancam Cabut Izin Perusahaan

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan ultimatum kepada ratusan perusahaan migas yang wilayah kerjanya (WK) telah selesai tahap eksplorasi namun belum juga masuk tahap produksi (Plan of Development/POD).

Bahlil mengungkapkan, terdapat 301 wilayah kerja yang hingga kini belum menunjukkan progres signifikan meski masa konsesinya telah berjalan cukup lama. Pemerintah pun tak segan mencabut izin apabila perusahaan tidak segera merealisasikan pengembangan lapangan.

“Ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi dan belum jalan-jalan, sekarang kita kasih ultimatum. Kalau nggak kita cabut,” kata Bahlil dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026 dikutip, Sabtu (14/1/2026).

Baca Juga: SKK Migas: BP Plc Minati WK Migas yang Dilelang Kementerian ESDM

Menurutnya, langkah tegas tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan produksi migas nasional dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

Ia mencontohkan proyek di Blok Masela yang dikelola Inpex Corporation. Menurutnya, konsesi tersebut telah berjalan selama 26 tahun tanpa progres berarti. Namun setelah pemerintah memberikan peringatan keras, proyek tersebut mulai bergerak.

“Inpex itu di blok masela. 26 tahun sudah konsesinya ada, nggak jalan-jalan. Tapi begitu surat cinta kita kasih, alhamdulillah sekarang udah mulai jalan,” ujar Bahlil.

Proyek tersebut, lanjut Bahlil, memiliki nilai investasi sekitar USD18 miliar dan kini telah menunjukkan perkembangan. “Dan sekarang udah mulai jalan. Jadi saya pikir ini yang akan kita lakukan ke depan,” tuturnya

Adapun, pemerintah telah menetapkan target lifting minyak dan gas bumi (migas) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 610 ribu barel, naik dari target APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari.

Lifting juga dibidik meningkat secara gradual pada tahun-tahun mendatang hingga 1 juta barel per hari di tahun 2030.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan, untuk mencapai target produksi tersebut, diperlukan konsolidasi dan kolaborasi antara Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"Ya kira-kira pada tahun ini, kira-kira berapa kita melakukan eksplorasi. Kemudian itu ada sumur-sumur yang bisa kita maksimalkan. Dalam hal itu terjadi kendala-kendala ya tentu ini harus dikonsolidasikan dengan SKK Migas,” kata Yuliot dalam Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rabu (3/12/2025).

Yuliot meminta rapat koordinasi ini dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dapat timbul, beserta target penyelesaiannya, dalam mengejar target lifting tahun 2026. Di antaranya terkait penyempurnaan regulasi, penyediaan infrastruktur, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan ekosistem ketersediaan peralatan.

Dirinya berharap hasil rapat koordinasi ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah terkait langkah kebijakan yang harus diambil untuk memudahkan pencapaian target lifting.