Komitmen Prabowo dan Gotong Royong Jadi Kunci Sukses Swasembada Pangan

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan, khususnya swasembada beras, sebagai salah satu agenda utama dalam kebijakan ketahanan nasional.

Kebijakan tersebut dijalankan melalui sejumlah langkah struktural di sektor pangan yang menyentuh hulu hingga hilir, mulai dari dukungan input produksi, penguatan peran BUMN pangan, hingga pengelolaan pasokan dan cadangan beras pemerintah.

Sekretaris Jenderal Persaudaraan 98, Eli Salomo, menilai capaian produksi beras nasional dalam beberapa waktu terakhir tidak terlepas dari dukungan negara terhadap sektor pertanian, terutama melalui kebijakan subsidi pupuk.

Menurut Eli, pada 2025 pemerintah melanjutkan program subsidi pupuk dengan alokasi yang signifikan serta mekanisme penyaluran berbasis data petani. Skema ini dinilai membantu memastikan pupuk bersubsidi dapat diakses petani dengan harga terjangkau dan ketersediaan yang lebih terjamin.

“Selama ini persoalan utama petani adalah tingginya biaya produksi, dan pupuk menjadi salah satu komponen biaya terbesar. Ketika pupuk tersedia dengan harga terjangkau dan distribusinya lebih tertib, produktivitas petani dapat terjaga,” ujar Eli di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Peran Bulog Menjaga Harga dan Serapan Panen

Selain kebijakan pupuk, Eli juga menyoroti penguatan peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas sektor pangan nasional. Bulog ditugaskan untuk menyerap gabah dan beras petani, terutama pada periode panen raya, guna mencegah tekanan harga di tingkat produsen.

Menurutnya, keberadaan Bulog sebagai penyerap hasil panen memberikan kepastian bagi petani sekaligus menjadi instrumen stabilisasi harga di pasar domestik.

“Dengan penugasan tersebut, Bulog berperan sebagai penyangga. Petani memiliki kepastian usaha karena ada lembaga yang menyerap hasil panen sesuai ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah,” kata Eli.

Di sisi lain, Eli juga menyinggung kebijakan pemerintah terkait pengelolaan impor beras. Pemerintah disebut berkomitmen untuk menahan pembukaan impor beras konsumsi umum selama produksi dalam negeri dinilai mencukupi.

Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus melindungi harga jual beras petani dari tekanan beras impor.

“Pengendalian impor beras konsumsi menjadi faktor penting agar harga di tingkat petani tetap terjaga, terutama saat produksi dalam negeri mencukupi,” ujarnya.

Produksi Beras dan Cadangan Pemerintah

Upaya menjaga swasembada pangan tersebut ditopang oleh tren produksi beras nasional yang relatif terjaga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia pada 2025 berada pada kisaran 31 juta ton.

Produksi tersebut didukung oleh peningkatan luas panen dan produktivitas padi di sejumlah sentra utama, terutama di Pulau Jawa, Sumatra, dan Sulawesi.

Sejalan dengan data BPS, Kementerian Pertanian menyatakan penguatan produksi padi difokuskan pada optimalisasi lahan pertanian yang ada, perbaikan tata kelola irigasi, serta penjaminan ketersediaan sarana produksi, termasuk pupuk bersubsidi.

Kementerian Pertanian juga menilai penyederhanaan mekanisme distribusi pupuk menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjaga stabilitas produksi padi nasional.

Sementara di sisi hilir, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog dilaporkan berada pada level yang relatif aman. Data BPS dan Kementerian Pertanian mencatat stok beras Bulog berada di atas 2 juta ton.

Cadangan tersebut berfungsi sebagai bantalan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di dalam negeri, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah melakukan intervensi pasar apabila diperlukan tanpa harus segera membuka impor beras konsumsi umum.

Gotong Royong untuk Swasembada Pangan

Eli menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara kebijakan pemerintah, peran BUMN pangan, serta kontribusi petani di berbagai daerah. Menurutnya, kebijakan pangan tidak hanya diarahkan untuk menjaga produksi, tetapi juga memastikan stabilitas harga di tingkat konsumen.

Penguatan sektor pangan berhasil karena kerja bersama antara pemerintah, BUMN, dan petani. Tujuannya menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

"Swasembada pangan beras sebagai buah gotong royong pemerintah, BUMN, dan petani, Selain itu, jadi bukti kehadiran negara yang dipimpin Prabowo untuk melindungi petani sekaligus menjamin akses masyarakat luas terhadap pangan yang terjangkau,” kata Eli Salomo.