Kebut Pembangunan 100 Gudang Baru Bulog, Pemerintah Libatkan Lintas Kementerian

AKURAT.CO Pemerintah mempercepat pembangunan 100 gudang baru Perum Bulog melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian sebagai langkah memperkuat dasar hukum penugasan infrastruktur pangan nasional.

Pendekatan ini menjadi pembeda dari pembangunan sebelumnya karena menekankan tata kelola yang lebih terstruktur, akuntabel, dan sesuai mandat Undang-Undang Badan Pengelola BUMN yang baru.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa SKB tersebut merupakan tahap penting sebelum diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum pelaksanaan di lapangan.

“Setiap penugasan harus melalui SKB antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB ini, akan diteruskan dengan Inpres atau Perpres,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Baca Juga: Pemerintah Siapkan 100 Gudang Baru Untuk Tampung Lonjakan Hasil Panen

SKB ini ditandatangani oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi, serta Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Kolaborasi lintas kementerian tersebut menjadi landasan legal bagi percepatan pembangunan gudang Bulog yang menyentuh seluruh sentra produksi pangan.

Menurut Zulhas, percepatan proses administratif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada rapat terbatas 28 September 2025.

Presiden meminta pemerintah bergerak cepat memperkuat rantai pasok pangan nasional, yang selama ini terkendala minimnya infrastruktur penyimpanan hasil panen.

“Arahan Presiden tegas: pemerintah harus memperkuat rantai pasok. Tidak ada tawar-menawar dalam urusan pangan,” tegasnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp5 triliun untuk pembangunan gudang yang dilakukan secara bertahap. Gudang tersebut disebar di berbagai daerah produksi padi dan jagung untuk memastikan penyerapan hasil panen berjalan lancar dan tidak merugikan petani.

Langkah ini dinilai penting mengingat proyeksi produksi padi nasional 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, naik signifikan dari 30 juta ton tahun sebelumnya. “Produksi kita terus meningkat. Karena itu, gudang harus ditambah agar tidak ada bottleneck dalam penyerapan gabah maupun jagung,” kata Zulhas.

Selain itu, ia menuturkan pembangunan 100 gudang hanya tahap awal karena pemerintah juga sedang memperluas irigasi, membuka lahan baru, menyediakan bibit unggul, serta memberikan diskon pupuk 20% kepada petani.

Dengan landasan hukum yang lebih kuat melalui SKB dan Inpres, proyek-proyek tersebut dipastikan dapat berjalan sesuai aturan tanpa hambatan birokrasi.