ESDM Siapkan Subsidi Listrik Surya untuk Dorong Transisi Energi Desa

AKURAT.CO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang adanya subsidi untuk listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Adapun, pemerintah tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) pengembangan PLTS skala desa sebagai bagian dari program transisi energi nasional.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah menargetkan setiap desa atau kelurahan dapat memiliki kapasitas PLTS hingga 1,5 megawatt (MW).

Baca Juga: 4.700 Izin Air Tanah Terbit, ESDM Pastikan Proses Evaluasi Ketat

“Jadi kalau kali, 60.000 atau 70.000 desa, nah itu dalam sekitar 80 gigawatt arahan kapal presiden sampai 100 gigawatt,” kata Bahlil dalam sambutannya di Subroto Award, Jumat (24/10/2025) malam.

Sebagai bagian dari penyusunan roadmap tersebut, tim ESDM baru saja kembali dari India untuk mempelajari skema pembiayaan dan efisiensi proyek PLTS di negara tersebut.

“Tapi ini kita lagi bicara harga. Kemarin tim saya baru pulang dari India. Ada satu, katanya sampai 3 sen per KWH,” tambah Bahlil.

Namun, Bahlil menjelaskan setelah dilakukan pengecekan, sebagian tarif murah tersebut ternyata mendapat dukungan subsidi dari pemerintah India.

Maka dari itu, hasil studi di India akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan skema harga dan insentif PLTS nasional.

“Tapi setelah dicek, ternyata sebagian ada subsidi dari negara. Kalau ini lebih murah, maka ini akan kita lakukan ke depan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirim tim ke India untuk mempelajari model pembangunan PLTS berbiaya rendah di negara tersebut.

Baca Juga: ESDM Bakal Evaluasi Izin Perusahaan Air Mineral Gunakan Air Tanah

Langkah ini dilakukan setelah Bahlil membaca laporan bahwa India berhasil membangun PLTS berkapasitas 220 megawatt dengan biaya hanya sekitar 3 sen dolar AS per kWh.

“Tapi di India, saya baca salah satu media, ini ada pembangunan PLTS 220 megawatt dengan biaya hanya 3 sen. Kalau itu bisa diterapkan di Indonesia, katakanlah kalau itu benar. Saya lagi mengirim tim untuk mengecek di sana,” kata Bahlil dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Senayan, Jumat (10/10/2025).

Bahlil melanjut, jika berita tersebut benar pemerintah akan mencoba mengelaborasi agar bisa dipraktikkan di dalam negeri.

Apalagi, harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan biaya produksi di Indonesia yang masih berkisar 6–8 sen per kWh.

“Kalau itu benar, maka saya pikir ini sebuah hal yang juga bisa kita elaborasi untuk bisa kita lakukan,” ujarnya.