Arah Kebijakan Pangan di Era Prabowo Tunjukkan Komitmen Nyata pada Kedaulatan Nasional

AKURAT.CO Arah kebijakan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjukkan komitmen kuat terhadap visi kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.

Dalam satu tahun pertama pemerintahan, berbagai indikator menunjukkan hasil positif di bidang produksi pangan, kesejahteraan petani, dan stabilisasi pasokan pangan strategis.

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menyebut peningkatan alokasi anggaran ketahanan pangan menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah.

Pada tahun 2025, anggaran mencapai Rp155,2 triliun dan diproyeksikan naik menjadi Rp164 triliun pada 2026.

“Presiden Prabowo telah menunjukkan langkah nyata dalam mengembalikan marwah kedaulatan pangan yang berpihak pada petani, nelayan, dan peternak,” ujar Slamet, Minggu (19/10/2025).

Data terkini menunjukkan produksi beras dan jagung meningkat signifikan, dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai hampir 3,9 juta ton, penyaluran beras SPHP menembus 344 ribu ton, dan proyeksi produksi jagung diperkirakan mencapai 15,25 juta ton hingga akhir tahun.

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang menembus 124,36 menjadi sinyal kuat meningkatnya kesejahteraan petani.

Baca Juga: Poltracking: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Kepuasan Publik Capai 78 Persen

Kebijakan penyaluran pupuk subsidi langsung ke petani juga mendapat apresiasi karena dinilai mempercepat distribusi dan menekan kebocoran.

“Kebijakan pupuk langsung ke petani menjawab keluhan klasik soal kelangkaan pupuk dan menjadi terobosan penting dalam tata kelola input pertanian,” tambahnya.

Namun, Slamet mengingatkan bahwa harga pangan strategis seperti beras, gula, daging, dan kedelai masih cenderung tinggi. Ia menilai perlu penguatan mekanisme stabilisasi dan distribusi di lapangan agar pasokan yang stabil juga berdampak pada harga yang terjangkau.

“Kestabilan pasokan belum otomatis menjamin harga terjangkau bagi rakyat, terutama menjelang musim paceklik,” tegasnya.

Slamet juga menyoroti sejumlah pekerjaan rumah (PR) di sektor pangan, antara lain rendahnya kepemilikan lahan petani, perlunya evaluasi program cetak sawah baru, dan kebijakan yang masih terlalu terfokus pada beras dan jagung.

“Padahal, komoditas seperti bawang putih, kedelai, daging sapi, gula, dan garam industri masih sangat bergantung pada impor dalam jumlah besar,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Slamet menekankan bahwa kebijakan pangan nasional harus lebih luas dari sekadar produksi dan stabilisasi jangka pendek, melainkan berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian berbasis kekuatan lokal.

“Pemerintah perlu memastikan kebijakan pangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan benar-benar mengangkat kekuatan lokal,” pungkasnya.

Baca Juga: Kelola Keuangan Lebih Aman dan Transparan dengan Fitur Laporan Kredit dari Cermati