Mendag Serukan Reformasi WTO di Forum G20

Hal itu disampaikan Budi saat memberikan intervensi dalam sesi ketiga G20 Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) yang digelar di Gqeberha, Afrika Selatan, Jumat (10/10).

 

“Para menteri harus mengambil langkah pertama untuk mencari titik temu, membangun kembali kepercayaan terhadap sistem, dan mendorong pemanfaatan mekanisme WTO. Meskipun dalam beberapa hal kita harus bersiap menghadapi badai,” ujar Budi dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).

 

Menurut Mendag, dukungan politik dari negara-negara anggota sangat penting agar reformasi WTO dapat berjalan efektif dan inklusif. 

 

 

Indonesia, kata dia, memberikan apresiasi terhadap proses reformasi yang tengah difasilitasi di Jenewa oleh Duta Besar Peter Ølberg, serta mendorong agar hasil positif dari proses tersebut dapat dikomunikasikan secara luas kepada para pembuat kebijakan di seluruh dunia.

 

Budi menekankan kembali pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan (Preamble) Persetujuan Marrakesh, yang menjadi landasan terbentuknya WTO pada 1995. “Komitmen bersama ini mencerminkan pengakuan akan peran vital perdagangan dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan global,” katanya.

 

Dirinya menilai, pembahasan reformasi WTO menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya proliferasi kebijakan unilateral yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketimpangan ekonomi antarnegara.

 

“Langkah-langkah unilateral telah menimbulkan skeptisisme dan mengikis kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral. Akibatnya, sebagian anggota mulai memandang WTO bukan lagi solusi atas permasalahan perdagangan dunia,” ujarnya.

 

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa WTO masih merupakan aset global yang penting dan esensial.

 

“Dengan segala kekurangannya, saya yakin WTO adalah instrumen berharga bagi perdagangan dunia. Kita hanya perlu menavigasinya di antara karang dan batu karang untuk mencapai pelabuhan yang aman,” katanya.

 

Dalam pertemuan tersebut, para menteri perdagangan G20 berhasil menyepakati beberapa poin penting dalam pernyataan bersama. Pertama, memperkuat komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang adil, transparan, inklusif, dan berkelanjutan melalui reformasi WTO.

 

Kedua, mendukung kesuksesan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO yang akan digelar di Kamerun pada Maret 2026. Ketiga, menekankan pentingnya diversifikasi rantai pasok global sebagai upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tangguh.

 

Keempat, memperkuat kontribusi perdagangan dan investasi terhadap industrialisasi, khususnya di negara berkembang.

 

Budi turut menyerukan agar seluruh negara anggota G20 tidak menjadikan perdagangan sebagai instrumen politik.

 

“Indonesia mengajak seluruh negara G20 untuk menahan diri agar tidak menggunakan perdagangan sebagai alat politik, serta tetap mengedepankan dimensi pembangunan bagi negara berkembang dalam setiap perjanjian internasional,” tegasnya.