Pengamat: Program MBG Dinilai Gagal Serap Pangan Lokal dan Tak Tepat Sasaran

AKURAT.CO Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Alih-alih memberdayakan ekonomi daerah, pelaksanaan program pemerintah ini justru dinilai gagal menyerap bahan pangan lokal, terutama di wilayah tertinggal seperti Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa sebagian besar bahan pangan untuk kebutuhan MBG di Sumba didatangkan dari luar pulau.

Kondisi ini membuat rantai pasok lokal tidak terlibat dan petani setempat kehilangan potensi pasar.

"Sebagian besar komoditas untuk MBG di Sumba justru berasal dari luar. Program ini tidak menjerat makanan-makanan lokal. Padahal masyarakat di sana sudah punya kebiasaan makan pangan lokal. Anak-anak bahkan tidak mengenal beberapa menu yang disajikan MBG,” ujar Media dalam keterangannya, Senin (7/10/2025).

Celios menilai situasi tersebut merupakan indikasi adanya kesalahan desain kebijakan dalam implementasi MBG.

Subsidi yang seharusnya mendorong kesejahteraan masyarakat justru lebih banyak mengalir kepada pelaku usaha besar yang menjadi pemasok utama bahan pangan.

“MBG ini justru dinikmati oleh player atas secara signifikan. Di banyak daerah, dapur besar MBG terhubung dengan perusahaan besar yang membeli langsung dari peternak skala nasional, bukan dari pasar tradisional,” kata Media.

Selain mematikan rantai ekonomi lokal, sistem pengadaan bahan pangan berskala besar juga memicu efek domino terhadap harga pangan nasional.

Celios mencatat, sejak Agustus 2025 harga daging ayam mengalami kenaikan signifikan hingga menembus Rp50.000 per kilogram di sejumlah wilayah.

"Harga ayam ras naik signifikan, rata-rata nasional sudah di atas Rp50.000 per kilogram. Ini dampak dari permintaan besar dari dapur-dapur MBG yang bermodal ratusan juta,” jelas Media.

Tak hanya masalah rantai pasok, Celios juga menyoroti persoalan ketidaktepatan sasaran penerima program MBG.

Berdasarkan hasil pemantauan lembaga tersebut, terdapat banyak sekolah swasta yang muridnya tetap menerima manfaat MBG, meski berasal dari keluarga berkecukupan.

"Ada sekolah swasta, orang tuanya datang naik Fortuner, tapi anaknya tetap dapat MBG. Sebagian orang tua menolak karena mereka tahu program ini seharusnya untuk masyarakat bawah,” ujar Media.

Fenomena tersebut, lanjutnya, mencerminkan lemahnya verifikasi data penerima manfaat. Program yang ditujukan untuk anak-anak berpendapatan rendah justru menyentuh kelompok masyarakat menengah hingga atas.

Menurut Celios, desain program MBG yang terlalu terpusat dan bersifat top-down menjadi sumber utama inefisiensi.

Alur pengadaan bahan pangan yang dikendalikan dari pusat membuat komunitas lokal, koperasi tani, dan sekolah-sekolah tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam penyediaan menu bergizi.

Sebagai solusi, Celios merekomendasikan agar pelaksanaan MBG dialihkan ke pengelolaan berbasis komunitas.

Skema ini dinilai lebih efektif karena memungkinkan masyarakat setempat mengelola bahan pangan lokal sesuai dengan budaya dan kebutuhan gizi anak-anak di wilayahnya.

"Kalau dikelola komunitas atau sekolah, inefisiensi bisa ditekan,” kata Media. “Apalagi kalau targetnya jelas, misalnya ibu hamil, anak di wilayah 3T, atau anak yang mengalami malnutrisi.”

Program MBG sebelumnya diklaim pemerintah sebagai salah satu langkah strategis dalam memperbaiki gizi anak bangsa.

Namun, berbagai temuan dari lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan adanya ketimpangan manfaat dan potensi pemborosan anggaran, terutama jika tidak disertai pengawasan dan pelibatan masyarakat daerah.

Dengan kritik yang semakin tajam dari berbagai pihak, pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk meninjau ulang desain dan mekanisme pelaksanaan MBG agar benar-benar berpihak pada masyarakat miskin, sekaligus memperkuat ekonomi lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.