IESR: Target 100 Persen Listrik Terbarukan Perlu Rencana dan Kebijakan Konkret

AKURAT.CO Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi visi presiden yang menargetkan 100% sumber listrik di Indonesia berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

IESR melihat target ini sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia perlu mempercepat transisi energi, meninggalkan ketergantungan pada energi fosil, dan beralih ke energi terbarukan.

Namun, IESR juga mengingatkan bahwa target tersebut perlu didukung oleh rencana teknis dan kebijakan yang konkret.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menyatakan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mencapai sekitar 3.800 GW.

Dengan pemanfaatan yang optimal, target 100% energi terbarukan di sektor kelistrikan bahkan dapat tercapai pada 2040, meski tantangannya tidak kecil. Fabby menambahkan, pada tahap awal, pemanfaatan PLTS perlu diperbesar.

Baca Juga: RUPTL 2025-2034 Jadi Kabar Baik Buat Sektor EBT

“Visi Pak Prabowo menunjukkan niat dan tekad yang besar bahwa Indonesia perlu mempercepat transisi energi. Namun, visi ini harus segera diterjemahkan ke dalam rencana teknis dan peta jalan yang jelas oleh para menteri pembantu Presiden,” kata Fabby dalam keterangannya, Sabtu (16/8/2025).

Kajian IESR menunjukkan Indonesia memiliki potensi energi surya antara 3,3 TWp hingga 20 TWp, tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk menyediakan listrik andal bagi 5.500 desa yang belum memiliki akses listrik memadai, mengoptimalkan potensi 655 GW PLTS atap di bangunan rumah seluruh Indonesia dan memanfaatkan 300 GW potensi PLTS terapung di perairan nasional.

Untuk itu, IESR merekomendasikan pada tahap awal percepatan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi pilihan yang paling strategis.

Pemanfaatan PLTS atap dinilai sebagai cara tercepat dan termurah untuk meningkatkan bauran energi terbarukan.

Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi, khususnya terkait kuota PLTS di sistem kelistrikan, serta peninjauan kembali pemberlakuan Penggunaan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM.

“Jika langkah regulasi ini segera diambil, akselerasi energi terbarukan dapat dimulai dari sekarang, membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja hijau, dan memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Fabby.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengalokasikan sekitar Rp402,2 triliun untuk ketahanan energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Prabowo mengatakan, anggaran ketahanan energi akan dibagi keberbagai sektor seperti subsidi energi, Insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa.

“Secara keseluruhan di tahun 2006, dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Jumat (15/8/2025).

Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dari sumber surya, hidro, panas bumi, hingga bioenergi.

Dirinya menargetkan Indonesia mampu mencapai 100% pembangkitan listrik dari EBT dalam waktu 10 tahun atau bahkan lebih cepat dari itu.

“Saya yakin hal ini bisa dicapai. Dari target dunia 2060, kita bisa mencapainya jauh lebih cepat,” ujarnya optimistis.