Serial Kemerdekaan V: Ketahanan Pangan dari Masa ke Masa

AKURAT.CO Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, salah satu cita-cita besar bangsa adalah memastikan rakyat Indonesia merdeka dalam pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pangan. Bung Karno pernah menegaskan bahwa soal perut adalah soal hidup-matinya bangsa.

Kini, 80 tahun pasca kemerdekaan, isu kedaulatan pangan kembali mengemuka, terutama ketika dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik, krisis iklim, dan fluktuasi harga global.

Pemerintah Indonesia melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 telah menetapkan anggaran Rp164,4 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Jumlah ini naik dari Rp139,4 triliun di tahun sebelumnya. Dukungan fiskal jumbo ini diharapkan bukan hanya menjaga ketersediaan, tetapi juga memastikan distribusi dan stabilisasi harga pangan di seluruh pelosok negeri.

Kemerdekaan pangan bermakna lebih dari sekadar cukup makan. Ia mencakup tiga aspek, yaitu ketersediaan pangan yang berkelanjutan, akses yang merata, serta keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga: RAPBN 2026 Fokus Ketahanan Pangan, Energi dan SDM

Bagi Indonesia yang memiliki 278 juta penduduk, ketahanan pangan adalah fondasi kemandirian ekonomi sekaligus benteng pertahanan nasional. Krisis pangan global akibat pandemi COVID-19, perang di Ukraina, dan perubahan iklim menjadi alarm bahwa ketergantungan pada impor pangan berisiko tinggi.

Pada 2022-2023, Indonesia sempat bergantung pada impor beras, gula, hingga kedelai dalam jumlah signifikan. Hal ini memicu kesadaran politik bahwa kemandirian pangan harus segera diwujudkan.

Afirmasi Fiskal untuk Ketahanan Pangan

Dari Rp164,4 triliun yang dialokasikan untuk ketahanan pangan 2026, porsi terbesar adalah untuk penguatan produksi sebesar Rp114,1 triliun. Rinciannya adalah subsidi pupuk Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk, pencetakan sawah baru dan optimalisasi lahan 550 ribu hektare Rp19,7 triliun, hingga pengadaan 37 ribu unit alat mesin pertanian.

Selain itu, pemerintah menganggarkan Rp29,9 triliun untuk distribusi dan cadangan pangan, termasuk pengadaan 3 juta ton beras dan gabah oleh Perum Bulog. Adapun Rp6,4 triliun dialokasikan untuk konsumsi pangan, meliputi bantuan kerawanan pangan untuk 64.800 keluarga dan program stabilisasi harga pangan murah di 39 kelompok masyarakat.

Petani Jadi Garda Depan

Petani tetap menjadi pilar utama kedaulatan pangan Indonesia. Mereka yang sehari-hari bekerja di sawah, ladang, dan tambak adalah ujung tombak yang memastikan rakyat Indonesia tidak kelaparan.

Namun, tantangan yang dihadapi petani tidak ringan. Mulai dari biaya produksi yang tinggi, keterbatasan akses pupuk, hingga fluktuasi harga hasil panen yang kerap merugikan mereka.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai jaminan agar petani tidak rugi saat menjual hasil panen.

Selain itu, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan bisa membantu petani mengakses modal murah, distribusi pupuk, dan jalur pemasaran yang lebih adil.

Salah satu proyek unggulan pemerintah adalah pembangunan Food Estate atau lumbung pangan berskala besar. Targetnya, Indonesia akan membuka lahan baru seluas 3 juta hektare di Papua dan Kalimantan.

Food Estate diharapkan bisa menjadi benteng utama swasembada pangan, sekaligus mereduksi ketergantungan impor.

Presiden Prabowo Subianto bahkan beberapa kali meninjau langsung proyek Food Estate di Papua. Namun, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa proyek besar ini memiliki risiko, yaitu konflik agraria, degradasi lingkungan, hingga tumpang tindih regulasi.

Oleh karena itu, transparansi dan evaluasi berkala menjadi sangat penting agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan rakyat.

Bulog dan BPN Berperan Vital

Dalam menjaga stabilisasi harga dan cadangan pangan, Perum Bulog memegang peran sentral. Pada 2025, Bulog menargetkan pengadaan beras domestik hingga 3 juta ton, dua kali lipat dari target sebelumnya. Langkah ini untuk memastikan stok pangan pemerintah tetap aman di atas 4 juta ton.

Pemerintah memang telah berhasil mengamankan CBP atau cadangan beras pemerintah 4 juta ton di gudang Bulog. Namun masih ada PR dimana harga beras medium di tingkat nasional masih berada jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) meski stok melimpah. Selain itu, sekitar 92% stok beras nasional masih dikuasai swasta, menambah tantangan lain dalam hal distribusi dan stabilisasi harga.

Selain Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bertugas mengatur distribusi, menstabilkan harga, dan memastikan program bantuan pangan berjalan. Hingga Juli 2025, penyaluran bantuan beras mencapai lebih dari 88 juta kilogram bagi 4,4 juta penerima manfaat.

Salah satu aspek penting menuju kemerdekaan pangan adalah pemanfaatan teknologi. Pertanian modern tak lagi hanya mengandalkan tenaga manusia, tetapi juga mesin dan sistem digital.

Drone kini digunakan untuk menyemprot pestisida, sensor kelembapan tanah membantu petani mengatur irigasi, dan aplikasi digital mempermudah petani menjual hasil panen langsung ke pasar.

Program modernisasi ini juga ditopang oleh riset benih unggul, diversifikasi tanaman, hingga pengembangan energi terbarukan untuk irigasi. Pemerintah mendorong agar petani tidak sekadar menjadi “produsen tradisional”, tetapi juga bagian dari ekosistem digital yang efisien dan berdaya saing.

Gerakan Pangan Murah dan Stabilisasi Harga

Selain produksi, aspek distribusi dan harga juga menjadi perhatian. Melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah berusaha menjaga harga beras tetap stabil di pasaran.

Penyaluran SPHP dilakukan melalui pasar tradisional, koperasi desa, hingga jaringan BUMN pangan.

Gerakan Pangan Murah juga terus digencarkan dengan menggandeng pemerintah daerah, Polri, dan Bulog. Program ini menyediakan beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga di bawah pasar.

Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan ketika harga pangan biasanya melonjak.

Tantangan Perubahan Iklim dan Globalisasi

Meski langkah-langkah besar telah dilakukan, tantangan tetap ada. Perubahan iklim membuat pola musim semakin sulit diprediksi, sehingga berisiko menurunkan produktivitas.

Globalisasi juga menimbulkan ancaman persaingan produk pangan impor yang bisa mengancam petani lokal. Krisis geopolitik, seperti perang di Ukraina dan ketegangan AS - China, berdampak langsung pada rantai pasok global. Indonesia harus waspada terhadap kemungkinan lonjakan harga pupuk, gandum, dan komoditas pangan lain yang masih diimpor.

Kemerdekaan pangan bukan sekadar jargon politik. Ia adalah kebutuhan mendesak agar bangsa Indonesia bisa berdiri tegak tanpa ketergantungan pada pihak asing. Dengan dukungan anggaran besar, modernisasi pertanian, peran aktif Bulog, serta keterlibatan petani, Indonesia optimistis bisa mencapai kemandirian pangan.

Namun, kuncinya ada pada implementasi. Program besar tidak boleh hanya indah di atas kertas, tetapi harus nyata di lapangan. Petani harus sejahtera, konsumen harus aman, dan stok pangan harus stabil.

Generasi muda juga perlu dilibatkan sebagai motor inovasi. Ekonomi kreatif berbasis pangan, digitalisasi pertanian, hingga riset berbasis teknologi menjadi jalur baru bagi anak muda untuk mengisi kemerdekaan.

Seperti kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di DPR, Jumat (15/8/2025) lalu, "Kita akan terus wujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Harga harus stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman," ucapnya.