Lanjutkan Program Prioritas 3 Juta Rumah, RAPBN 2026 Bakal Danai 770.000 Rumah

Hefriday | 16 Agustus 2025, 17:22 WIB

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa penyediaan perumahan rakyat tetap menjadi agenda prioritas pemerintah.

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026, pemerintah akan memberikan dukungan bagi pembangunan sebanyak 770 ribu unit rumah.

“Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah,” ujar Presiden Prabowo dalam pidato pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menegaskan program 3 Juta Rumah untuk Rakyat masih menjadi prioritas pembangunan. Program tersebut merupakan penjabaran dari Astacita atau delapan cita-cita pembangunan nasional yang digagasnya, khususnya dalam aspek pemerataan infrastruktur dari desa hingga kota.

Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah, ESDM Siapkan Sambungan Listrik dan Jaringan Gas

Skema pembiayaan rumah yang diusung pemerintah mencakup Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota, dan kawasan pesisir, serta kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah komersial.

“Program ini ditujukan agar masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah, dapat mengakses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan,” kata Prabowo.

Saat ini, progres pembangunan program perumahan rakyat telah menunjukkan capaian positif. Lebih dari 200 ribu unit rumah dilaporkan sudah mencapai tahap akad dan siap dibangun. Pemerintah optimistis angka tersebut akan terus meningkat seiring dukungan pembiayaan dari APBN.

Program ini, lanjut Prabowo, tidak hanya bertujuan menyediakan tempat tinggal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas konstruksi.

Dukungan Infrastruktur untuk Pemerataan

Program 3 Juta Rumah dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk pemerataan ekonomi. Dengan pembangunan hunian yang tersebar di desa, kota, hingga kawasan pesisir, pemerintah berharap distribusi pembangunan tidak lagi terpusat di wilayah perkotaan saja.

“Pemerataan akses terhadap hunian layak akan membantu menekan kesenjangan sosial dan memperkuat kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah,” ujar Prabowo.

Pemerintah menilai rumah layak huni bukan hanya kebutuhan primer, melainkan juga bagian dari hak dasar rakyat. Melalui dukungan APBN, Prabowo ingin memastikan masyarakat tidak lagi terbebani oleh keterbatasan akses perumahan.

“Hunian yang layak adalah kunci membangun keluarga yang sejahtera. Itu sebabnya program ini menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional,” tuturnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.