Dukung Ambisi Prabowo, IESR Minta Pemerintah Serius Bangun Industri Energi Surya

AKURAT.CO Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai ambisi Presiden Prabowo Subianto pemanfaatan energi terbarukan, khususnya energi surya perlu didukung.

Dukungan tersebut dengan perencanaan dan implementasi di luar mekanisme formal seperti RUPTL untuk meningkatkan penetrasi PLTS.

Selain itu, adopsi PLTS yang masif perlu didukung dengan penguatan ekosistem industri PLTS melalui penyusunan peta jalan yang terpadu dan komprehensif untuk membangun industri PLTS terintegrasi mulai dari pengolahan silika menjadi silikon hingga manufaktur sel dan modul surya.

Baca Juga: Kao Indonesia Resmikan Fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Karawang

Untuk itu, IESR bekerja sama dengan Institut Teknologi Indonesia (ITI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merekomendasikan Peta Jalan Rantai Pasok Industri Fotovoltaik Terintegrasi di Indonesia.

Kajian ini memuat lima peta jalan dan strategi untuk meningkatkan permintaan, produksi, penyelarasan kerangka kebijakan, pegembangan teknologi kunci, serta penciptaan lapangan kerja.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menekankan, permintaan teknologi fotovoltaik global akan terus meningkat seiring target NZE di banyak negara.

Inovasi teknologi sel surya meningkatkan efisiensi dan keandalan, sehingga menurunkan biaya teknologi. Selain itu, tingginya permintaan PLTS global membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi alternatif rantai pasok yang selama ini didominasi China.

“Selain meningkatkan daya saing, pengembangan industri PLTS domestik, ekspor teknologi ini dapat menjadi sumber pendapatan baru menggantikan batu bara yang mulai memasuki masa senjanya,” kata Fabby dalam keteranganya, Rabu (6/8/2025).

Fabby juga menyoroti Indonesia mempunyai mineral kritis yang melimpah untuk industri PLTS. Ia mendorong agar Satgas Hilirisasi menjadikan pengembangan mineral untuk teknologi energi bersih sebagai prioritas strategis dalam mendukung transisi energi.

Baca Juga: Listriki Desa, Pemerintah Bakal Bangun 100 GW PLTS

Selain RUKN, Indonesia melalui RUPTL PLN 2025–2034 menargetkan kapasitas terpasang PLTS sebesar 17,2 GW. Rencana ekspor listrik ke Singapura sebesar 3,5 GWac juga berkontribusi pada peningkatan permintaan dan kebutuhan produksi PLTS.

Namun, hingga kini belum ada industri hulu fotovoltaik seperti produksi polisilikon, ingot, dan wafer, serta low iron tempered glass di dalam negeri.

Di sisi lain, Analis Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR Alvin Putra Sisdwinugraha mengungkapkan situasi ini kontras dengan melimpahnya cadangan pasir kuarsa sebagai bahan baku polisilikon. Lebih dari 17 miliar ton pasir kuarsa tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

IESR menyoroti melimpahnya bahan baku silika, ketersediaan tenaga kerja, kawasan industri, dan potensi energi terbarukan dapat menekan biaya produksi polisilikon yang saat ini dapat mencapai USD8-9 per kilogram.

Di sisi hilir, Indonesia sudah memproduksi sel dan modul surya. Kapasitas produksi modul dalam negeri saat ini mencapai 10,6 GW, sementara sel surya 9,5 GW.

Namun, utilisasi dari kapasitas produksi pabrik masih cukup rendah akibat rendahnya permintaan dalam negeri. Selain itu, masih dibutuhkan peningkatan efisiensi dan penguatan ekosistem industri.

“Produksi modul memiliki modal awal yang lebih rendah dan dapat diperkuat dengan ketersediaan industri penunjang seperti aluminium dan kaca, serta tren ekspor yang terus meningkat,” ungkap Alvin.

Kajian ini menyodorkan strategi pengembangan rantai pasok fotovoltaik dalam tiga tahapan yaitu jangka pendek (2025–2030), jangka menengah (2031–2040), dan jangka panjang (2041–2060).

Kajian ini juga merekomendasikan agar pemerintah memperkuat fondasi industri fotovoltaik nasional melalui penetapan peta jalan strategis dan pembentukan kelompok kerja lintas sektor, sebagai langkah konkret harmonisasi kebijakan investasi, industri, dan proyek strategis energi surya seperti green corridor ke Singapura.

Upaya ini juga perlu didukung dengan penyediaan insentif fiskal dan nonfiskal, perbaikan regulasi pengadaan dan tarif, harmonisasi bea masuk komponen rantai pasok, serta penetapan preferensi harga untuk mendorong penggunaan modul lokal.