Pemerintah Segera Cairkan USD3,1 Miliar Dana Awal JETP

Selain itu, sekitar USD5,5 miliar lainnya masih dalam tahap negosiasi untuk proyek-proyek yang telah masuk dalam pipeline.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, dana tersebut merupakan bagian dari komitmen internasional untuk memperkuat transisi energi nasional. 

 

“Dari dana USD20 miliar, yang sudah dimobilisasi adalah USD3,1 miliar, sedangkan USD5,5 miliar sedang dalam proses negosiasi untuk proyek konkret,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/12/2025). 

 

Sejumlah proyek prioritas disebut telah siap diproses untuk mendapatkan pendanaan JETP. 

 

Proyek-proyek tersebut mencakup PLTS Terapung Saguling, PLTP Muara Laboh, PLTSa Legok Nangka, jaringan transmisi di koridor Sulawesi, PLTB di Sumatera Selatan, hingga program dedieselisasi yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel.

 

 

Airlangga juga mengungkapkan bahwa komitmen pendanaan JETP bagi Indonesia naik menjadi USD21,4 miliar. Jumlah itu terdiri atas USD11 miliar dari International Partners Group (IPG) serta USD10 miliar yang disiapkan melalui Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). 

 

“Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap upaya transisi energi yang sedang dijalankan Indonesia,” ujarnya.

 

Menurut Airlangga, pimpinan JETP yang kini dipegang oleh Jepang dan Jerman telah memberikan sejumlah arahan prioritas. Salah satu fokus utama adalah percepatan pemanfaatan solar rooftop sebagai langkah strategis untuk memperluas pemakaian energi terbarukan secara merata. 

 

Arahan lainnya mencakup kejelasan rencana lanjutan pengembangan pembangkit energi bersih serta penguatan tata kelola pengadaan dan tender proyek.

 

Penguatan proses pengadaan ini dinilai penting mengingat target ambisius dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, yang memproyeksikan penambahan kapasitas pembangkit hingga 70 gigawatt (GW). 

 

“Ini proyek yang sangat besar. Ketersediaan dana USD21,4 miliar tentu harus dimaksimalkan melalui koordinasi lintas-kementerian,” kata Airlangga.

 

Sebagai upaya mempercepat realisasi program, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH). 

 

Satgas ini diberi mandat memastikan percepatan implementasi JETP, termasuk pengembangan JETP 2.0, agar pendanaan yang tersedia benar-benar membantu pencapaian target penurunan emisi sesuai komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

 

Airlangga menyampaikan optimisme bahwa paket pendanaan tersebut dapat segera terealisasi. Ia menyebut berbagai dokumen pendukung telah disiapkan, sementara sejumlah lembaga pembiayaan internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan GIZ juga telah dilibatkan dalam tahap persiapan. 

 

“Program-program konkret sudah ada dalam pipeline, tinggal diselaraskan dengan mekanisme pendanaan yang tersedia,” ujarnya.

 

JETP merupakan skema pendanaan yang disepakati pada KTT G20 di Bali pada November 2022. Kerja sama ini melibatkan Indonesia dan negara-negara maju dalam IPG. 

 

Setelah Amerika Serikat menarik diri dari kerja sama, kepemimpinan IPG kini beralih ke Jerman dan Jepang, bersama anggota lainnya seperti Denmark, Inggris, Italia, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa.

 

Airlangga menegaskan bahwa keluarnya AS tidak mengganggu keberlanjutan JETP karena skema pendanaan bersifat kolektif dan tidak bergantung pada satu negara. “Pendanaan JETP adalah bentuk gotong royong internasional. Jadi keberlangsungan program tetap terjaga,” katanya.