Bulog Pastikan Beras SPHP Tak Mengalir ke Pelaku Judol dan Terorisme

Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, saat melakukan penyaluran bantuan beras di Kabupaten Tangerang, Sabtu (2/8/2025).

 

“Kami pastikan bagi oknum masyarakat yang terlibat judi online dan radikal terorisme tidak boleh menerima bantuan pangan ini. Itu sudah ada aturannya,” tegas Rizal. 

 

Penegasan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria penerima manfaat.

 

Untuk mendukung penyaluran yang tepat sasaran, Bulog telah memiliki data akurat yang menjadi acuan dalam mendeteksi kelompok-kelompok yang tidak layak menerima bantuan. Data tersebut menjadi bagian penting dari proses validasi agar tidak terjadi kebocoran distribusi kepada pihak yang menyalahgunakan.

 

 

Selain itu, sistem penyaluran bantuan pangan kini telah didukung dengan teknologi berupa aplikasi berbasis kode (barcode). Masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan barcode yang akan dipindai dan dicocokkan dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka. 

 

“Jadi bila masyarakat sudah memiliki barcode dan masuk data penerima manfaat itu, artinya sudah aman. Jadi sudah clear,” jelas Rizal.

 

Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mencegah adanya praktik curang dan penyalahgunaan bantuan. Sistem ini menjadi inovasi penting dalam reformasi penyaluran bantuan sosial di Indonesia.

 

Tidak hanya mengandalkan sistem digital, Bulog juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, dalam mengawasi pelaksanaan program bantuan pangan tersebut. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjaga agar penyaluran berlangsung tertib dan tidak disalahgunakan. 

 

“Supaya tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, jangan sampai ini bisa kejadian seperti tahun-tahun lalu,” ujar Rizal.

 

Adapun untuk periode Juni dan Juli 2025, Bulog mendapatkan penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan sebanyak total 1,3 juta ton beras secara nasional. Penyaluran ini diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

 

Program bantuan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meredam gejolak harga pangan, terutama beras, yang sering mengalami fluktuasi di pasaran. Dalam program SPHP, harga beras yang dijual kepada masyarakat dipatok maksimal Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 untuk ukuran lima kilogram.

 

“Tujuannya untuk menurunkan fluktuatif harga beras dan untuk mengisi kekosongan beras-beras yang ada di pasaran,” tambah Rizal. 

 

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi juga mendapatkan kepastian harga yang terjangkau.