Bapanas Usulkan Tambahan Anggaran Rp16,1 T untuk Perkuat Ketahanan Pangan

AKURAT.CO Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp16,10 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Usulan terebut diajukan guna memperkuat program ketahanan pangan nasional dan memastikan pelaksanaan bantuan pangan serta stabilisasi harga berjalan lebih terencana dan tidak reaktif seperti yang kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa usulan tersebut merupakan tambahan dari pagu indikatif yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp79,42 miliar. Sehingga total anggaran yang diusulkan Bapanas untuk tahun 2026 mencapai lebih dari Rp16,1 triliun.

"Usulan tersebut mencakup tambahan anggaran Rp16,02 triliun dari pagu indikatif tahun 2026. Ini penting agar pelaksanaan program tidak lagi reaktif dan bisa lebih terstruktur sejak awal tahun," ujar Arief dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

Baca Juga: PIK2 Dipuji Kepala Bapanas: Bersih, Tertata, dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Usulan anggaran ini telah disampaikan secara resmi oleh Bapanas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis, 10 Juli 2025. Dalam forum itu, Arief menegaskan pentingnya perencanaan matang agar pemerintah dapat bergerak cepat dalam mengintervensi harga dan menyalurkan bantuan ketika dibutuhkan, tanpa menunggu proses birokrasi yang panjang.

Menurut Arief, selama ini penanganan program seperti Bantuan Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) cenderung dilakukan setelah kondisi di lapangan sudah memburuk. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan intervensi yang seharusnya bisa dicegah melalui penganggaran sejak awal tahun.

"Idealnya, program SPHP ini sudah dianggarkan dari awal. Misalnya, untuk menetapkan berapa stok beras Bulog atau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang bisa langsung dikeluarkan saat harga naik," jelas Arief.

Ia menjelaskan, untuk mendukung stabilisasi harga pangan, dibutuhkan sekitar 1,5 juta ton beras setiap tahun. Sementara itu, untuk kebutuhan program bantuan pangan rutin, jumlahnya bisa mencapai 180.000 ton per bulan. Oleh karena itu, ketepatan waktu dalam perencanaan dan penganggaran menjadi kunci.

Dengan anggaran yang sudah ditetapkan dari awal, intervensi pasar dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Misalnya, jika harga beras naik lebih dari 10% selama tujuh hari berturut-turut, pemerintah melalui Bulog bisa segera melakukan operasi pasar tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran dari otoritas fiskal.

Baca Juga: Bapanas Optimis Swasembada Pangan, Kesejahteraan Petani Jadi Fokus Utama

"Tugas kami adalah menyampaikan usulan terbaik. Jika nantinya ada kebijakan yang dianggap lebih prioritas oleh pemerintah, kami akan menyesuaikan. Tapi setidaknya, sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, DPR, dan Menko Pangan," tegas Arief.

Dalam konteks pelaksanaan SPHP, Arief juga menekankan pentingnya peran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog. Per 10 Juli 2025, stok beras di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton, jumlah yang dinilai sangat cukup untuk kebutuhan intervensi harga dan bantuan pangan darurat.

“SPHP itu untuk intervensi harga. Ketika harga naik, stok di Bulog harus digunakan. Begitu juga dengan bantuan pangan, itu bagian dari intervensi. Saat terjadi bencana, stok tersebut juga yang akan digunakan untuk membantu masyarakat terdampak,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyambut baik usulan anggaran tambahan yang diajukan Bapanas. Menurutnya, penguatan anggaran untuk sektor pangan merupakan langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional ke depan.

“Besar harapan kami agar anggaran ini benar-benar mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional," kata Titiek dalam rapat tersebut.

Titiek menambahkan bahwa tantangan pangan ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah harus siap dengan skenario dan dana cadangan yang cukup agar dapat bertindak cepat, terutama ketika terjadi gejolak harga atau gangguan pasokan.

Sebagai penutup, Arief menyatakan bahwa Bapanas siap menjalankan tugas penguatan ketahanan pangan dengan pendekatan yang lebih proaktif, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Dirinya juga memastikan bahwa lembaganya akan terus menjalin koordinasi erat dengan kementerian dan lembaga lain serta pihak legislatif untuk memastikan keberlanjutan program pangan nasional.