Konflik Iran-Israel Kian Memanas, Begini Kata Bos Kadin

AKURAT.CO Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyoroti dinamika ekonomi global yang kini dibayangi oleh konflik geopolitik, khususnya ketegangan antara Iran dan Israel.
Dalam pernyataannya usai menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia, Anindya menekankan bahwa isu tersebut menjadi perhatian utama para pemimpin dunia dan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi internasional.
“Konflik Iran dan Israel benar-benar membayangi perekonomian dunia. Dari forum yang saya hadiri bersama Presiden Prabowo dan Presiden Rusia Vladimir Putin, sekitar 40 hingga 50 persen diskusinya berkutat pada konflik tersebut,” ungkap Anindya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (22/6/2025).
Baca Juga: Kadin Dorong Kemitraan Hijau Indonesia-Belanda Bernilai EUR800 Juta
Menurutnya, ketegangan ini mencerminkan makin menguatnya polarisasi antara kekuatan Barat dan Timur. Anindya menilai, konflik ini bukan hanya berdampak pada hubungan politik internasional, namun juga memperkuat kecenderungan global menuju tatanan multipolar di mana tidak lagi satu kekuatan dominan yang mengendalikan dunia, melainkan sejumlah kekuatan yang berimbang.
“Polarisasi ini semakin terasa. Kita melihat bagaimana perpecahan antara kekuatan Barat dan Timur memengaruhi tata dunia baru yang sedang terbentuk. Multipolaritas kini bukan sekadar wacana, tetapi sudah menjadi kenyataan,” tegas Anindya.
Lebih jauh, Anindya juga menyoroti penguatan aliansi ekonomi negara-negara BRICS. Ia menyebut bahwa BRICS kini bukan hanya simbol perlawanan terhadap dominasi ekonomi Barat, tetapi juga menjadi kekuatan nyata yang mewakili lebih dari setengah populasi dunia. Menariknya, Indonesia termasuk dalam sembilan negara baru yang diterima dalam keanggotaan BRICS tahun ini.
“BRICS sekarang bergerak cepat. Dengan penambahan sembilan anggota baru seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara lainnya, mereka mewakili lebih dari separuh penduduk dunia. Ini menandakan perubahan peta kekuatan ekonomi global,” paparnya.
Anindya juga menyoroti absennya Amerika Serikat dan Tiongkok dalam sejumlah dialog multilateral seperti APEC, sebagai sinyal adanya pergeseran kekuatan global.
“Ada indikasi kuat bahwa pusat gravitasi ekonomi global mulai bergeser. Ketidakhadiran dua kekuatan besar ini dalam forum multilateral memperkuat urgensi negara berkembang untuk membentuk koalisi alternatif,” tambahnya.
Dalam forum SPIEF 2025, Presiden Prabowo Subianto, kata Anindya, juga menegaskan pendekatan Indonesia yang tidak ekstrem ke arah kapitalisme maupun sosialisme. Indonesia memilih pendekatan “hibrida” atau hybrid approach, demi menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara luas.
Baca Juga: Kadin Ajak Belanda Investasi Tanggul Laut dan Proyek Hijau Senilai Rp1.300 T
“Indonesia tidak mau terlalu kapitalistik seperti Barat atau sosialis seperti Tiongkok. Kita memilih pendekatan hibrida. Ini adalah strategi untuk menyeimbangkan antara efisiensi pasar dan perlindungan sosial,” ujar Anindya.
Salah satu program konkret dari pendekatan ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo. Program ini menyasar 80 juta anak-anak dan ibu menyusui melalui pembangunan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
“Kalau satu dapur menyerap 50 tenaga kerja, maka seribu dapur saja sudah menciptakan 50 ribu lapangan kerja. Selain itu, program ini juga menjadi momentum untuk modernisasi pertanian dan hilirisasi industri pangan,” jelas Anindya.
Menanggapi dinamika perdagangan global, Anindya menekankan pentingnya Indonesia menjaga keseimbangan dalam hubungan ekonomi dengan negara-negara besar. Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa serta-merta mengikuti tekanan eksternal, karena memiliki banyak alternatif kemitraan strategis.
“Kita tidak bisa terus diatur-atur oleh negara besar. Misalnya dengan Amerika Serikat, kita harus tetap kritis dalam negosiasi tarif. Kita punya alternatif seperti IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang bisa membuka peluang baru bagi ekspor dan investasi,” tegasnya.
IEU-CEPA dinilai sebagai instrumen strategis untuk mendiversifikasi pasar, memperluas akses dagang, serta meminimalkan ketergantungan terhadap mitra tunggal. Menurut Anindya, pendekatan ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum-forum internasional.
Dalam konstelasi global yang sedang berubah, Anindya menekankan bahwa Indonesia memiliki posisi unik dan strategis. Ia menyebut Indonesia memiliki “tiga suara penting” yang bisa menjadi kekuatan dalam diplomasi internasional.
“Pertama, kita satu-satunya negara Asia Tenggara di G20. Kedua, kita negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Ketiga, kita mitra penting dalam kawasan Indo-Pasifik. Tiga hal ini menjadikan kita suara yang didengar di kancah global,” ungkap Anindya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









