Produk Perikanan RI Kena Tarif Trump, Kadin dan KKP Cari Solusi
Hefriday | 19 April 2025, 15:14 WIB
AKURAT.CO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Bidang Kelautan dan Perikanan menggelar kegiatan halal bihalal bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Parle Senayan Restaurant, Jakarta Pusat.
Tak sekadar ajang silaturahmi, pertemuan ini dimanfaatkan sebagai forum strategis membahas berbagai tantangan serta arah masa depan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum (WKU) bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia, Yugi Prayanto.
Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) bidang Pangan Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya, serta Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Tornanda Syaifullah.
Dalam sambutannya, Mulyadi menyoroti pentingnya menjaga optimisme pelaku usaha di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap produk ekspor perikanan Indonesia.
Menurutnya, semangat kolaboratif dan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting untuk menjaga daya saing sektor ini.
“Ini bukan hanya halal bihalal, tapi juga ruang strategis untuk merancang langkah ke depan. Kita tidak boleh pesimistis menghadapi situasi sekarang. Justru ini momen untuk semakin memperkuat peran pelaku usaha dalam mencari solusi,” ungkap Mulyadi dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).
Sementara itu, Yugi Prayanto menekankan bahwa pelaku usaha harus turut aktif dalam setiap proses perundingan dagang internasional.
Ia menilai penting bagi dunia usaha menyuarakan kepentingannya, khususnya terkait perang tarif yang bisa berdampak langsung pada kelangsungan usaha, seperti dalam industri udang.
“Kalau tarif terlalu tinggi, pelaku usaha tentu tidak bisa membeli produk. Ini harus disuarakan. Kita perlu masukan yang konkret dalam perundingan tarif,” kata Yugi.
Yugi juga menyinggung pentingnya pembenahan data sektor perikanan nasional. Ia menyebut pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan seluruh pemangku kepentingan tengah mencari cara untuk menyempurnakan big data perikanan.
Data yang akurat, lanjutnya, diperlukan untuk menghitung target pertumbuhan secara realistis.
“Kalau big data kita sudah solid, maka target pertumbuhan 8 persen itu bisa dihitung dengan baik. Ini penting untuk mendorong ekspor dan sekaligus mensejahterakan nelayan dan petambak yang jumlahnya jutaan,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa isu sosial dapat menjadi daya dorong dalam diplomasi perdagangan, mengingat kepedulian Amerika Serikat terhadap aspek sosial.
“Amerika sangat concern terhadap social issues. Mereka juga tidak punya swasembada perikanan, jadi sebenarnya tetap perlu pasokan dari kita,” tambah Yugi.
Menanggapi situasi tersebut, Dirjen KKP, Tornanda Syaifullah menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk merespons kebijakan tarif AS.
Menurutnya, waktu 90 hari sejak kebijakan diumumkan menjadi periode penting untuk merombak rantai nilai perikanan nasional dari hulu ke hilir.
“Kita perlu penataan ulang agar produk perikanan kita tetap kompetitif. Kalau pasar Amerika tidak lagi memungkinkan karena tarif tinggi, kita akan bidik pasar lain seperti Uni Emirat Arab, Asia Tenggara, hingga Eropa,” ujar Tornanda.
Sebagai informasi, data KKP menunjukkan bahwa Amerika Serikat menjadi pasar ekspor utama bagi produk perikanan Indonesia pada 2024.
Nilai ekspor ke AS mencapai USD1,90 miliar atau setara 31,97% dari total ekspor perikanan nasional. Disusul oleh China sebesar 20,88%, ASEAN 14,39%, Jepang 10,06%, dan Uni Eropa 6,96%.
AS juga menjadi tujuan utama ekspor udang Indonesia dengan pangsa 63% dari total volume ekspor pada 2024 yang mencapai 214.575 ton.
Jepang menempati posisi kedua dengan 15%, disusul China dan ASEAN masing-masing 6%, Uni Eropa 4%, serta Rusia, Taiwan, dan Korea sebesar 1%.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
