Harvard Tegas Tolak Intervensi Gedung Putih, Beda Kelas dengan UI dan UGM!

AKURAT.CO Dalam gempuran intervensi politik terhadap dunia pendidikan tinggi, dua realitas berbeda tampak mencolok yakni satu di Amerika Serikat, satu lagi di Indonesia.

Harvard University, salah satu institusi pendidikan dan kampus bisnis paling prestisius di dunia, berdiri tegak menolak tekanan dari pemerintahan Donald Trump, bahkan ketika miliaran dolar dana federal dipertaruhkan.

Dikutip dari laman BBC, Kamis (17/4/2025), Harvard saat ini sedang berada di bawah tekanan besar dari pemerintah AS. Presiden Donald Trump, melalui media sosialnya, mengancam akan mencabut status bebas pajak kampus tersebut dan memotong dana hibah sebesar USD2,2 miliar.

Ancaman itu muncul karena kampus dianggap tidak cukup keras menindak aksi pro-Palestina yang merebak di lingkungan mahasiswa, serta dituding memfasilitasi "aktivitas ideologis" seperti antisemitisme yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Amerika.

Alih-alih tunduk, Presiden Harvard, Alan Garber, menyatakan dengan tegas bahwa kampusnya tidak akan menyerahkan independensinya.

Baca Juga: Harvard Tolak Intervensi Pemerintah AS, Dana Sebesar USD2,2 Miliar Diblokir

Dalam surat penolakannya, ia menulis bahwa tuntutan pemerintah, meski sebagian dibungkus dalih memerangi antisemitisme, pada kenyataannya adalah bentuk “regulasi langsung atas kondisi intelektual” kampus, dan bertentangan dengan Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan berbicara dan berpendapat.

Seorang profesor sejarah Harvard, David Armitage, bahkan menyebut bahwa tak ada harga yang terlalu mahal untuk membayar kebebasan akademik.

“Ini adalah aksi balas dendam tanpa dasar dari pemerintahan yang ingin membungkam kebebasan berpikir,” ujar Armitage.

Sementara itu di Indonesia, bak langit dan bumi. Kondisi yang kontras justru menyelimuti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terseret dalam pusaran kontroversi dugaan intervensi politik dalam pemberian gelar dan status akademik kepada pejabat negara.

Belakangan nama kedua kampus tersebut viral karena terseret kasus gelar doktoral Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Jokowi.

Pertama, polemik pemberian gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia oleh Universitas Indonesia. Kritik deras mengalir karena pemberian gelar ini dinilai terlalu politis dan tidak sesuai dengan prosedur akademik yang ketat.

UI pun memutuskan untuk menunda sementara alias moratorium penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

Kemudian, kasus keraguan terhadap ijazah Presiden Joko Widodo dari UGM yang sempat menjadi isu nasional.

Meski UGM telah memberikan klarifikasi bahwa ijazah tersebut asli dan Jokowi memang alumnus resmi, keraguan di masyarakat terlanjur mengemuka, sebagian karena keterbatasan transparansi dan pengelolaan isu yang lamban dari pihak kampus.

Kedua kasus ini memperlihatkan bagaimana kampus di Indonesia sering kali kesulitan menjaga jarak dari kekuasaan politik dan malah lebih terkesan kental relasi politiknya.

Di sisi lain, kampus-kampus di Indonesia, terutama yang berstatus negeri, masih terbelit relasi patronase politik. Status sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) memang memberi otonomi, tetapi praktiknya, masih sulit untuk betul-betul bebas dari intervensi elite penguasa.

Momen ini seharusnya menjadi refleksi serius bagi dunia akademik Indonesia. Sudah saatnya kampus-kampus di tanah air mengambil sikap lebih tegas terhadap segala bentuk intervensi, baik dalam pemberian gelar, proses penerimaan mahasiswa, maupun dalam merespons isu-isu politik nasional.

Apa yang dilakukan Harvard bukan sekadar tindakan institusional, tapi juga pesan moral kepada dunia: universitas harus menjadi mercusuar kebebasan berpikir dan oase dari segala bentuk kepentingan politik praktis.

Kampus di Indonesia, khususnya yang sudah memiliki otonomi, seharusnya menegaskan posisi yang sama. Jika tidak, maka yang akan hancur bukan hanya reputasi kampus, tetapi juga integritas ilmu pengetahuan di republik ini.

Tambahan informasi, Harvard telah melahirkan banyak alumni berpengaruh di dunia bisnis. Pada tahun 2022, tercatat Alumni Harvard dari Indonesia terbanyak kelima se ASEAN, mencapai 315 alumni.

Berbagai nama populer seperti Nadiem Makarim, AHY, Belva Devara, Mikha Tambayong hingga Andhika P. Sudarman, Ferry Unardi, Achmad Zaky dan Reynold Wijaya
merupakan alumnus Harvard.