BP AKR Pastikan Stok BBM Aman Selama Ramadan hingga Lebaran 2025

Direktur Utama BP AKR, Vanda Laura mengungkapkan, pihaknya telah melakukan perhitungan stok untuk mengantisipasi lonjakan permintaan BBM selama periode mudik tersebut. 

 

"Antisipasinya salah satunya adalah memastikan kami pada saat pengadaan itu sudah memperhitungkan ketahanan stok ya. Terutama untuk menyikapi juga kalau misalnya ada peningkatan yang tidak kami ekspek gitu kan," jelasnya ketika ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (17/3/2025). 

 

 

Lebih lanjut, Vanda menuturkan pengiriman terakhir yang dilakukan oleh BP-AKR telah mencukupi kebutuhan hingga setelah Lebaran. Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemasok agar suplai BBM tetap terjaga.

 

“Pengiriman kami yang terakhir gitu ya, itu sudah mencukupi sampai lebaran gitu. Maulina Novriani (Direktur Operasional BP AKR) memastikan suplainya akan tetap terus terjaga.” tambahnya.

 

Kemudian dari sisi pola konsumsi, BP AKR memprediksi adanya perbedaan tren antara wilayah Jakarta dan daerah lain. Vanda menilai, konsumsi BBM di Jakarta diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan, seiring dengan banyaknya masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ke luar kota.

 

Sebaliknya, permintaan BBM di daerah tujuan mudik diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Namun, BP-AKR belum dapat memastikan angka pastinya terkait lonjakan konsumsi ini.

 

Sebelumnya, Vanda juga telah memastikan bahwa stok BBM, termasuk bensin RON 92, RON 95, dan diesel C51, berada dalam batas aman.

 

"Untuk ketahanan stok jelang Lebaran, kondisi kami saat ini untuk minyak bensin RON 92 sekitar 68 hari. Kami juga berencana membawa kembali pasokan di akhir bulan ini dan bulan depan, sehingga dapat dipastikan stok cukup untuk Ramadan," terang Vanda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/2/2025) lalu.

 

Lebih lanjut, Vanda menjelaskan stok bensin RON 95 saat ini mencapai 52 hari, sementara untuk diesel C51 mencapai 72 hari. BP-AKR juga berkomitmen untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah terkait penyediaan cadangan operasional.

 

"Kami menyesuaikan dan mematuhi regulasi sesuai peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 9 Tahun 2020, yang mengatur bahwa penyediaan cadangan operasional minimal harus mencakup waktu 23 hari," jelas Vanda.