Atasi Backlog Perumahan, BI dan Pemerintah Kompak Genjot Program 3 Juta Rumah

AKURAT.CO Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) semakin serius menuntaskan permasalahan backlog perumahan di Indonesia. Dengan angka kekurangan rumah yang masih menyentuh 9,9 juta unit dan sekitar 25 juta rumah yang perlu direnovasi, langkah cepat dan inovatif pun dibutuhkan.

Salah satu terobosan yang tengah disiapkan adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan, yang dipastikan jumlahnya bakal fantastis untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang masuk dalam skema Astacita.

Merespon hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pemerintah akan menerbitkan SBN Perumahan dalam jumlah besar.

“Kami belum bisa bocorkan angkanya sekarang, masih dalam proses konsolidasi. Tapi yang pasti, jumlahnya besar dan ini bukti kalau BI serius mendukung sektor perumahan. Ini juga langkah besar yang nantinya akan kami bahas di DPR,” ujar Ara di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis malam (20/2/2025).

Baca Juga: Kementerian PKP Siapkan Saluran Pengaduan Soal Perumahan

Menurutnya, sektor perumahan perlu gebrakan baru yang tetap sesuai aturan, tapi juga bisa dieksekusi dengan cepat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerbitan SBN Perumahan nantinya akan difokuskan untuk membiayai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Ini sebenarnya modifikasi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan kita tingkatkan skalanya,” kata Sri Mulyani.

Selain SBN, pemerintah juga mengandalkan berbagai skema pembiayaan lain, seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang nantinya dikombinasikan dengan dana perbankan untuk memberikan akses pembiayaan lebih murah bagi MBR.

“Tujuan akhirnya, rumah untuk MBR bisa lebih terjangkau karena mendapatkan subsidi dan didukung pembiayaan yang lebih fleksibel,” tambahnya.

Baca Juga: Dukung 3 Juta Rumah, Kadin Dorong Pembiayaan Hijau dan Prinsip ESG di Sektor Perumahan

Tak hanya pemerintah, Bank Indonesia (BI) juga turun tangan dalam upaya mendukung sektor perumahan. Salah satu langkahnya adalah meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk perbankan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa pihaknya akan menaikkan insentif likuiditas perbankan untuk program perumahan dari yang sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun secara bertahap.

“Kami juga memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5 persen kepada perbankan, yang bisa menambah likuiditas hingga Rp80 triliun untuk mendukung sektor perumahan,” ujar Perry.

BI juga akan membantu pendanaan dengan cara membeli SBN dari pasar sekunder, yang secara tidak langsung bisa meningkatkan fleksibilitas pembiayaan program ini.

Menurut Perry, sektor perumahan bukan cuma soal menyediakan tempat tinggal, tapi juga punya dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pembangunan rumah ini bisa menggerakkan banyak industri terkait, mulai dari semen, baja, tenaga kerja konstruksi, sampai sektor properti lainnya,” jelasnya.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran, yang lewat program Astacita, menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, dengan rincian dua juta unit di pedesaan dan satu juta unit di perkotaan.