Tiny Home Amazon vs Rumah Subsidi RI: Mana yang Lebih Layak Huni?

AKURAT.CO Polemik mengenai rumah subsidi 18 meter persegi kembali mencuat setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama sejumlah pengembang memperkenalkan konsep rumah tapak super mungil sebagai solusi keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rumah tipe ini yang hanya memiliki luas 18 meter persegi dianggap sebagai jawaban atas krisis perumahan yang tengah terjadi di Indonesia. Namun, reaksi publik pun beragam, mulai dari dukungan hingga kritik tajam, khususnya dari kelompok advokasi hak atas hunian layak.

Kementerian PUPR menyebutkan bahwa rumah tersebut memenuhi kriteria teknis minimum dan ditujukan sebagai hunian awal bagi keluarga muda atau individu. Rumah itu dilengkapi satu kamar tidur, satu kamar mandi, dan ruang multifungsi untuk memasak serta bersantai.

Meski demikian, luasnya yang sempit menuai pertanyaan terkait kelayakan hidup dan martabat manusia dalam konteks pemenuhan hak dasar atas tempat tinggal.

Sejumlah aktivis perumahan menyuarakan keberatan mereka melalui aksi demonstrasi dan kritik di media sosial. Mereka menilai bahwa rumah dengan ukuran hanya 18 meter persegi tidak memberikan ruang yang cukup bagi aktivitas keluarga, serta tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bahkan, ada yang menyamakan rumah subsidi tersebut dengan "kandang burung" atau "sel tahanan."

Di sisi lain, pengembang berargumen bahwa rumah-rumah ini merupakan upaya konkrit untuk menanggulangi backlog perumahan yang saat ini masih berkisar di angka 12 juta unit. Mereka menyebutkan bahwa model rumah kecil ini bisa menjadi batu loncatan bagi masyarakat menuju kepemilikan rumah yang lebih besar di masa depan.

Selain itu, karena rumah tersebut masuk kategori rumah subsidi, masyarakat dapat mengaksesnya melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga rendah dan tenor panjang.

Menariknya, diskusi soal hunian kecil dan terjangkau tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, Amazon, perusahaan raksasa teknologi, ikut masuk ke pasar hunian murah dengan menjual rumah mungil (tiny homes) prefabrikasi yang bisa dirakit dengan mudah.

Dengan harga mulai dari USD18.000 atau sekitar Rp280 juta, rumah-rumah ini menawarkan alternatif terjangkau untuk tinggal secara mandiri, terutama bagi kaum muda dan mereka yang terdampak krisis perumahan.

Amazon menawarkan berbagai model rumah mungil yang sudah dilengkapi dengan dapur mini, kamar mandi, area tidur, hingga ruang tamu kecil. Beberapa desain bahkan dapat diperluas dengan teras atau modul tambahan, membuatnya cocok sebagai rumah utama, guest house, atau studio kerja.

Keunggulan lainnya adalah proses perakitan yang cepat, desain modular, serta penggunaan material tahan cuaca.

Konsep tiny home ala Amazon ini mendapat sambutan positif di berbagai negara karena dinilai sebagai solusi kreatif terhadap keterbatasan lahan dan biaya konstruksi. Selain itu, rumah mungil juga dianggap lebih ramah lingkungan karena mengonsumsi lebih sedikit energi dan menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibanding rumah konvensional.

Jika dibandingkan dengan rumah subsidi 18 meter persegi di Indonesia, rumah mungil Amazon memberikan perspektif baru bahwa ukuran bukan satu-satunya indikator kenyamanan dan kelayakan. Kunci utamanya terletak pada desain yang efisien, penggunaan teknologi bangunan modern, dan fleksibilitas fungsi ruang.

Sayangnya, pendekatan ini belum banyak diadopsi oleh pengembang di Indonesia, yang masih terpaku pada standar pembangunan konvensional dan keterbatasan regulasi.

Tantangan terbesar dalam implementasi konsep tiny homes di Indonesia adalah soal regulasi, dukungan infrastruktur, dan pola pikir masyarakat yang cenderung masih menganggap rumah besar sebagai simbol status sosial. Padahal, dengan pendekatan yang tepat, rumah mungil bisa menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah pemukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni.

Ke depan, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan para arsitek, urban planner, dan komunitas perumahan untuk mengembangkan model hunian yang tidak hanya murah, tetapi juga layak dan berdaya guna. Kolaborasi dengan sektor swasta, seperti yang dilakukan Amazon di AS, juga bisa dijajaki guna memproduksi rumah mungil secara massal dengan standar kualitas internasional.

Momen ini seharusnya bisa menjadi titik tolak reformasi kebijakan perumahan nasional. Ketimbang memaksakan model hunian sempit yang minim kenyamanan, Indonesia bisa belajar dari inovasi global seperti konsep tiny homes, yang terbukti mampu menjawab tantangan perumahan modern secara inklusif dan berkelanjutan.