KKP Rancang Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut

AKURAT.CO Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) tengah menyusun Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL).

Langkah ini menjadi strategi utama dalam memperkuat kebijakan berbasis data guna mendukung ketahanan pangan serta pembangunan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.

Sekretaris Ditjen PKRL KKP, Kusdiantoro, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional terkait NSDL.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, mengingat laut memiliki peran krusial dalam penyediaan pangan, bahan baku industri, hingga menjaga keseimbangan ekologi demi kesejahteraan masyarakat pesisir.

Namun, ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, seperti dampak perubahan iklim dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut. Oleh karena itu, Kusdiantoro menilai kebijakan berbasis data dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan tersebut.

Baca Juga: Sentil Kebijakan Ekspor Benih Lobster, Pengamat: Sumber Daya Laut Bukan ATM

"NSDL dirancang sebagai sistem terstruktur dan terintegrasi untuk menyediakan basis data yang akurat. Hal ini akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan nasional terkait perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut," ujar Kusdiantoro dikutip Minggu (16/2/2025).

Sejak 2020, KKP telah menggandeng berbagai pihak, termasuk Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta mitra internasional seperti Yayasan Rekam Nusantara (RNF), Global Ocean Accounts Partnership (GOAP), dan Blue Planet Fund dari Inggris. Upaya ini semakin diperkuat dengan peluncuran NSDL dalam forum The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development pada 2024.

Dalam perjalanannya, NSDL telah menjalankan beberapa inisiatif utama, seperti:

• Pilot NSDL di 10 kawasan konservasi nasional: Gili Matra, Raja Ampat, Laut Sawu
• Dasbor Interaktif NSDL yang menyajikan data sumber daya laut secara real-time
• Tabel Andalusia, analisis terkait nilai ekonomi dari ekosistem pesisir Indonesia
• Sistem Dinamis NSDL yang memprediksi dampak investasi terhadap kondisi ekosistem
• Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk NSDL, termasuk standar ekosistem pesisir dan habitat bentik

Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Ditjen PKRL KKP, Firdaus Agung, menambahkan bahwa peta jalan NSDL akan berfokus pada empat aspek utama.

"Pertama, penyelarasan NSDL dengan kebijakan nasional dan daerah. Kedua, penguatan kapasitas serta pengembangan platform pengetahuan. Ketiga, pembangunan basis data yang akurat untuk perencanaan berbasis data. Dan keempat, implementasi NSDL dalam berbagai sektor seperti konservasi, mitigasi perubahan iklim, hingga ekonomi kelautan," tambah Firdaus.

Menurutnya, keberadaan NSDL semakin mengukuhkan posisi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya laut berbasis sains dan ekonomi biru. 

Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat pencapaian target perlindungan 30% wilayah laut untuk konservasi hingga 2045, sekaligus mengoptimalkan manfaat ekonomi biru bagi kesejahteraan masyarakat.

Tak sampai disitu Direktur Sekretariat Global Ocean Accounts Partnership (GOAP), Ben Milligan menilai bahwa melalui NSDL, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan.

Peta jalan NSDL dirancang dengan pendekatan bertahap dan modular agar dapat diterapkan secara progresif di berbagai sektor, seperti karbon biru, perikanan, dan tata ruang laut.

Target utama mencakup operasional penuh pada 2026, integrasi dalam kebijakan nasional pada 2029, hingga transformasi menuju pembangunan laut berkelanjutan pada 2045.

Lebih dari itu, NSDL juga mengadopsi pendekatan Beyond GDP, yang mengombinasikan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi laut Indonesia.

"Dengan fleksibilitas dalam implementasi, NSDL akan membantu pemantauan karbon biru, pengurangan polusi plastik, serta konservasi ekosistem pesisir dan laut," ujar Ben.

Selain sebagai instrumen kebijakan nasional, NSDL juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional, menarik pendanaan berbasis lingkungan seperti blue carbon finance dan coral insurance, serta mendorong transparansi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan masyarakat pesisir.