Komisi V Dukung Pendekatan Inovatif Menperkim Maruar Bangun 3 Juta Rumah

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Menperkim, Maruarar Sirait, menghadapi tugas besar dalam program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan target ambisius ini memerlukan perencanaan dan eksekusi luar biasa, terutama dengan kondisi anggaran yang terbatas. Lasarus mengilustrasikan bahwa mencapai target ini berarti harus menyelesaikan pembangunan 8.333 rumah per hari.

"3 juta dibagi 360 hari, setiap hari harus selesai 8.333 rumah. Selamat bertugas, Pak Menteri," ujarnya dalam Rapat Kerja di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dirinci, setiap jam, yang membutuhkan 694 rumah selesai dibangun setiap jam. Ini menunjukkan bahwa realisasi program 3 juta rumah tidak hanya berat secara teknis tetapi juga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk DPR.

Komisi V DPR pun mengakui perlunya dukungan yang lebih besar untuk mewujudkan target ini. Lasarus mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar anggaran yang terbatas dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

“Komisi V juga harus bekerja keras supaya tercapai tujuannya. Kami akan mengawal agar tidak ada hambatan dalam realisasi pembangunan,” kata Lasarus.

Menanggapi tantangan tersebut, Maruarar Sirait menyadari perlunya pendekatan inovatif dalam mencapai target ambisius ini. Apalagi ada pengurangan anggaran setelah pemisahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian PKP yang berdiri sendiri.

"Dengan anggaran yang menurun drastis, dari Rp14 triliun pada 2024 menjadi Rp5 triliun pada 2025, pendekatan biasa-biasa saja tidak akan cukup. Kami harus bekerja dengan cara berpikir dan strategi baru," ungkapnya.

Data yang dipaparkan Maruarar juga menambah kekhawatiran. Dengan pagu anggaran sebesar Rp14 triliun pada 2024, Ditjen Perumahan hanya mampu menghasilkan sekitar 93.000 unit rumah, yang diharapkan meningkat menjadi 145.000 unit.

Gandeng Swasta

Dengan anggaran yang berkurang lebih dari separuhnya, mencapai target 3 juta unit memerlukan inovasi dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, dan mekanisme pengawasan pembangunan.

Maruarar menambahkan, bahwa program ini sangat penting, mengingat tingginya kebutuhan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah. Menurut data Bappenas, kebutuhan rumah di Indonesia masih terus meningkat, sementara backlog atau kekurangan rumah semakin besar.

Hal ini menambah tekanan bagi Kementerian PKP untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam waktu cepat dan di bawah kondisi fiskal yang ketat.

Salah satu strategi yang direncanakan Kementerian PKP adalah berkolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga keuangan. Maruarar menyebutkan bahwa keterlibatan sektor swasta bisa menjadi solusi untuk menambah kapasitas pembangunan.

“Kami mempertimbangkan skema pembiayaan alternatif yang melibatkan pengembang swasta serta pembiayaan kreatif lainnya,” jelasnya.

Menperkim sebelumnya sudah menyambangi Sugianto Kusuma atau Aguan dari Agung Sedayu Group, Prajogo Pangestu dari Barito Pacific, Franky Oesman Widjaja dari Golden Agri Resources, dan Boy Thohir dari Adaro Energy.

Maruarar berencana menghibahkan lahan pribadinya seluas 2,5 hektare di Tangerang untuk pilot project rumah murah pemerintah, yang nantinya akan dibangun oleh Agung Sedayu.

Diharapkan perusahaan-perusahaan swasta juga mengikuti contohnya untuk menghibahkan lahannya lewat program CSR mereka, mengingat harga pembebasan lahan saja bisa mencapai separuh dari harga rumah,

"Bisa gratis, bisa juga beli dengan harga terjangkau," ujarnya.

Di sisi lain, tantangan juga datang dari keterbatasan sumber daya manusia yang akan ditugaskan di lapangan. Maruarar menilai bahwa tenaga ahli dan pekerja lapangan yang berkompeten sangat dibutuhkan untuk menggenjot produksi rumah dalam jumlah besar.

“Tenaga lapangan yang kompeten adalah salah satu faktor kunci. Maka, pelatihan tenaga kerja juga menjadi bagian dari rencana kami kedepan,” tambahnya.

Membangun rumah dalam jumlah masif juga membutuhkan ketersediaan lahan dan bahan bangunan yang memadai. Masalah harga tanah dan keterbatasan suplai bahan bangunan menjadi tantangan tambahan dalam realisasi program ini.

Maruarar menyebutkan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempermudah akses lahan dan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan. Maruarar optimis bahwa dengan dukungan lintas sektor dan sinergi bersama DPR, target ambisius ini bisa tercapai meski dengan segala keterbatasan.

“Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ini adalah misi besar untuk rakyat Indonesia yang membutuhkan rumah layak. Kami akan bekerja keras mewujudkan harapan ini,” tegasnya.