Tantangan Geopolitik dan Krisis Pangan

AKURAT.CO Meningkatnya harga pangan dan gangguan pada pasokan beras global, ditambah dengan ketegangan politik di berbagai negara, menciptakan tantangan serius bagi ketahanan pangan Indonesia.

Sementara negara-negara lain beralih ke kebijakan proteksionisme untuk melindungi produksi domestik mereka, Indonesia perlu meningkatkan produksi pangan dan memitigasi ketergantungan pada impor agar dapat menghadapi kemungkinan krisis di masa mendatang. Demikian temuan studi terkini dari lembaga riset Bright Institute.

Menurut Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, ketidakpastian yang melanda pasokan pangan global bukan hanya disebabkan oleh masalah produksi, tetapi juga oleh kondisi politik yang tidak stabil di berbagai kawasan.

Baca Juga: RI di Ambang Krisis Pangan?

Salah satu temuan penting dari studi ini adalah gangguan pasokan beras dunia yang berdampak langsung pada harga pangan. Hal ini menandakan bahwa Indonesia, dengan populasi yang terus bertambah, akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

"Suplai beras dunia sedang terganggu saat ini, sementara permintaan tidak berkurang. Harga beras pun makin melambung," ungkap Awalil di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Ditambahkan, ketergantungan Indonesia pada impor pangan semakin diperparah oleh kebijakan proteksionisme yang diambil oleh beberapa negara produsen. "Banyak negara kini menyadari pentingnya pangan sebagai komoditas strategis, sehingga mereka cenderung beralih dari orientasi perdagangan ke ketahanan pangan dalam negeri. Perubahan ini mengharuskan Indonesia untuk lebih fokus pada peningkatan produksi dalam negeri agar tidak terjebak dalam ketergantungan yang lebih besar," imbuhnya.

Sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun oleh pemerintahan Jokowi yang seharusnya menyoroti masalah ketahanan pangan, realisasinya belum juga mencapai target yang diharapkan.

Menurut Awalil, skor Global Food Security Index (GFSI) Indonesia menunjukkan tren menurun, dari 63,60 pada tahun 2018 menjadi 60,2 pada tahun 2022. Target untuk mencapai skor 95,20 pada tahun 2024 kini tampak semakin sulit dicapai. Selain itu, penurunan porsi tanaman pangan dalam sektor pertanian juga merosot.

"Porsi tanaman pangan dalam sektor pertanian cenderung semakin menurun," katanya.

Senada, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, memaparkan porsi tanaman pangan kian merosot, dari 24,35% di tahun 2014, porsi ini jatuh menjadi 18,02% pada 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya pengalihan fokus dari produksi pangan ke perkebunan, terutama kelapa sawit yang lebih menguntungkan secara finansial.

Andri menjelaskan bahwa meskipun produksi daging ayam dan telur meningkat, hal ini justru menunjukkan ketidakstabilan dalam daya beli masyarakat. "Hanya daging ayam dan telur yang meningkat, yang jika diteliti lebih jauh bisa menunjukkan keterbatasan pertumbuhan daya beli masyarakat. Ini mencerminkan adanya masalah mendasar yang harus segera diatasi agar ketahanan pangan tidak semakin melemah," tukasnya.

Bright Institute menegaskan bahwa tanpa upaya yang lebih serius, ketahanan pangan Indonesia tidak akan dapat ditingkatkan. "Kerawanan pangan menjadi tantangan serius pada saat ini dan skalanya akan lebih besar di tahun-tahun mendatang," tegas Andri.