Dampak Banjir Plastik Impor Mulai Dirasakan Industri Hulu

AKURAT.CO Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menegaskan pentingnya pengetatan impor barang jadi plastik dari luar negeri untuk melindungi industri hilir plastik domestik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo, Henry Chevalier, mengungkapkan bahwa tingginya volume barang plastik impor berdampak buruk pada kinerja industri hilir domestik. Menurutnya, produk impor sering kali lebih diminati karena harga yang lebih murah. 

"Barang-barang impor jauh lebih murah dibandingkan produk lokal," kata Henry dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Baca Juga: Dikenakan Tahun Depan, Pelaku Industri Sebut Cukai Plastik Dan MBDK Kontraproduktif

Henry mengidentifikasi China sebagai salah satu negara pemasok barang plastik impor dengan harga lebih bersaing. Dia menjelaskan bahwa biaya produksi di China lebih rendah karena upah pekerja dan ketersediaan bahan baku yang lebih murah. 

"Di China, upah pekerja dan bahan baku lebih murah, sedangkan di Indonesia biaya produksi seperti listrik, upah buruh, dan biaya birokrasi lebih tinggi," jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Henry mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi impor, khususnya untuk barang jadi plastik yang sudah diproduksi di dalam negeri. "Regulasi seperti Permendag 36/2024 adalah salah satu upaya pemerintah untuk melindungi industri domestik. Namun, pengetatan ini harus mencakup pengaturan tata cara impornya juga," tegasnya.

Selain itu, Henry juga menekankan perlunya Bea Cukai untuk menegakkan standar dengan ketat, menolak barang plastik impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). "Bea Cukai harus memastikan bahwa spesifikasi barang impor sesuai dengan SNI yang berlaku di Indonesia," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, melaporkan penurunan signifikan dalam utilisasi industri plastik hilir, yang kini berada di bawah 50%. Dia memperingatkan bahwa jika masalah barang impor tidak diatasi, dampaknya bisa merembet hingga industri hulu seperti petrokimia. 

"Beberapa pabrik hulu mulai merasakan dampak, bahkan ada yang terpaksa menghentikan operasionalnya," ujarnya.

Fajar sepakat dengan Aphindo mengenai perlunya pengetatan impor untuk barang plastik. Menurutnya, kebijakan kontraktif berpotensi melemahkan iklim investasi di Indonesia, yang pada akhirnya dapat mengurangi kontribusi industri hulu.

Dia menambahkan bahwa investasi di sektor petrokimia, seperti proyek Naphta Cracker Terintegrasi, memberikan dampak positif besar, termasuk kontribusi ekonomi sebesar Rp41,04 triliun, penyerapan tenaga kerja 3,22 juta orang, peredaran upah Rp8,56 triliun, serta pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp2,67 triliun.