Pengusaha Konveksi di Bandung Demo Desak Bea Cukai Berantas Mafia Impor

AKURAT.CO Aliansi IKM, Pekerja, dan Masyarakat Tekstil Indonesia kembali menggelar aksi untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional di Bandung pada Jumat, (6/7/2024).

Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pertanggungjawaban dari Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Perdagangan. Selain itu, mereka juga mengkritik kinerja Menko Perekonomian yang dianggap kurang efektif dalam koordinasi serta lebih mengakomodasi kepentingan asing.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, menegaskan bahwa DirJen Bea Cukai dan Menteri Keuangan harus bertanggung jawab atas situasi yang menimpa IKM dan industri TPT nasional. 

Baca Juga: IKI Juni 2024 Tetap Ekspansif, Cuma Tekstil Yang Melemah

“Askolani seakan membiarkan penyelundupan melalui modus impor borongan, pelarian HS, dan under invoicing yang dilakukan oleh jajaran di sekelilingnya, sementara Sri Mulyani juga membiarkan Bea Cukai dijadikan sarang persekongkolan mafia impor. Pemerintah Sudan sangat paham bahwa banjirnya barang impor ilegal inilah yang membunuh IKM dan industri tekstil,” ujarnya.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyebut Menteri Keuangan sebagai “Ratu 1.001 alasan” karena dinilai sering mengalihkan isu tanpa mengambil tindakan tegas terhadap Bea Cukai. Mereka meminta Sri Mulyani untuk mundur jika ada konflik kepentingan dengan sindikat mafia impor. 

“Kami juga meminta aparat untuk segera menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam persekongkolan mafia impor, termasuk perusahaan logistik rekanan Bea Cukai yang barangnya selalu masuk jalur hijau,” ucap Nandi.

Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Tekstil, Tisna Kusumah, yang juga terlibat dalam aksi tersebut, menyampaikan tuntutan kepada Menteri Perdagangan untuk kembali memberlakukan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dan mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024. 

“Kami meminta Menteri Perdagangan untuk tegas menertibkan dan menyita barang-barang impor ilegal yang saat ini terlihat jelas diperjualbelikan baik secara online maupun offline,” jelas Tisna.

Dalam aksi ini, beberapa perwakilan diterima untuk berdialog dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat. Namun, koordinator aksi dari mahasiswa tekstil, Agus Riyanto, mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap janji Pemda Jabar. 

“Di Cigondewah, banyak pedagang berpaspor Tiongkok yang berjualan di ruko-ruko, bahkan sudah merambah pasar Tegal Gubuk. Namun, Pemda Jabar hanya diam saja,” ujar Agus.

Massa aksi meminta Presiden RI Joko Widodo untuk turun langsung menyelamatkan IKM dan industri TPT nasional, karena mereka menilai para Menteri di kabinetnya tidak mampu menyelesaikan masalah ini dan terindikasi terlibat dalam permainan impor. Aksi ditutup dengan pernyataan perang terhadap mafia impor dan kroninya di pemerintahan. “Kami tidak mau lagi sengsara karena dijajah oleh pihak asing dan para mafia,” tukas Agus