Selain Ekspor Kakao, Sektor Pariwisata Juga Jadi Andalan Desa Nglanggeran

AKURAT.CO Dalam rangka memperkuat pengelolaan keuangan daerah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Keuangan Daerah (DJPK) telah menetapkan Desa Nglanggeran sebagai desa keuangan.

Keputusan ini diambil karena Desa Nglanggeran merupakan salah satu contoh sukses dalam membangun infrastruktur dan ekonomi lokal di Indonesia. 

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Keuangan Daerah (DJPK), Lucky Alfirman, Desa Nglanggeran juga memiliki potensi pertanian kakao yang mendunia dan pariwisata yang berkembang pesat.

Baca Juga: Didampingi LPEI, Ekspor Kakao Desa Nglanggeran Naik dari Rp20 Ribu per Kg ke Rp120 Ribu per Kg

"Indonesia memiliki puluhan ribu desa dengan berbagai karakter dan profil yang berbeda-beda. Nglanggeran adalah salah satu desa yang berhasil membangun infrastruktur dan ekonominya dengan baik," katanya di Pawon Purba, Yogyakarta, Kamis (2/5/2024).

Di sisi lain Desa Nglanggeran memiliki karakteristik unik dengan kombinasi pertanian kakao yang mendunia dan potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. "Desa ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan melalui Dana Desa untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran," ucapnya.

Dibeberkan, Jogja memiliki alokasi dana istimewa yang disalurkan ke daerah pendukungnya, termasuk Nglanggeran. "Desa Nglanggeran merupakan contoh sukses yang bisa dijadikan model bagi desa-desa lain," beber Lucky.

Terkait manfaat langsung dari status desa keuangan, Alfirman menjelaskan bahwa tidak ada manfaat langsung, namun transfer keuangan ke desa didasarkan pada kinerja.

Desa-desa dengan kinerja baik bisa mendapatkan tambahan dana, dengan total alokasi mencapai 2 triliun rupiah yang dibagikan ke sekitar 15 ribu desa, termasuk Nglanggeran. Dan ia menegaskan bahwa status desa keuangan bukan hanya berlaku untuk Nglanggeran, namun akan dijadikan model untuk desa-desa lain di masa depan.

Sementara itu, terkait dana istimewa, Alfirman menjelaskan bahwa saat ini Yogyakarta adalah satu-satunya daerah yang mendapatkannya. Namun, dia menegaskan bahwa kedepannya akan ada perkembangan lebih lanjut terkait desa keuangan.

Terkait dana yang mengendap di bank, Lucky menekankan pentingnya penggunaannya untuk menggerakkan ekonomi daerah.

"Kami mendorong daerah untuk lebih banyak berbelanja, karena hal itu dapat memberikan stimulus pada perekonomian daerah. Kecepatan belanja daerah merupakan salah satu penilaian dalam insentif fiskal," tandasnya.