DPR Minta Pemerintah Waspadai Kenaikan Harga Minyak Imbas Perang Iran-Israel

AKURAT.CO Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia pasca meletusnya serangan Iran ke Israel.

"Mengamati pergerakan harga minyak dunia yang terus menanjak tajam sejak awal tahun 2024, apalagi pasca konflik Iran-Israel, Pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah antisipatif," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (15/4/2024).

Menurutnya, cepat atau lambat konflik Iran-Israel akan berdampak pada naiknya harga minyak mentah dunia. Hal tersebut diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang sudah menembus angka Rp16.000 per USD1.

Baca Juga: Korlantas Polri Kembali Terapkan One Way di KM 414 GT Kalikangkung-KM 72 GT Cipali Hari Ini 

"Kondisi ini semacam triple shock karena terjadi di tengah kebutuhan migas dalam negeri yang naik di saat momentum bulan suci Ramadan dan hari raya Idulfitri, serta naiknya dolar AS terhadap Rupiah yang menembus angka Rp16.000 per USD1," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyebut, kenaikan harga migas dunia berdampak negatif pada APBN Indonesia sebagai negara importir. Apalagi ketika kenaikan tersebut berbarengan dengan naiknya permintaan di dalam negeri serta melonjaknya kurs dolar terhadap rupiah.

"Beda saat dulu ketika zaman jaya Indonesia sebagai negara pengekspor migas, dimana kenaikan harga migas dunia adalah berkah buat APBN kita," katanya.

Baca Juga: AS Klaim Berhasil Hancurkan Drone dan Rudal Kiriman Iran ke Israel

Sebagai informasi. Hari ini harga minyak WTI sebesar USD85,6 per barel, terus naik sejak awal tahun, dari harga sebesar USD70 per barel atau naik sebesar 22 persen.

Menurutnya, angka kenaikan tersebut lumayan besar. Jauh di atas asumsi makro APBN tahun 2024 Indonesia yang hanya sebesar USD82 per barel.

"Padahal Menteri ESDM baru saja menetapkan ICP bulan maret 2024 sebesar USD83,8 per barel (2 April 2024)," jelasnya.

Mulyanto kemudian meminta pemerintah agar tidak mengambil langkah antisipatif atau opsi kebijakan yang merugikan rakyat kecil seperti kenaikan harga BBM atau gas LPG bersubsidi.

Baca Juga: Jasa Marga Pastikan Kesiapan Layanan Preservasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selama Arus Balik Lebaran

"Langkah antisipasinya jangan malah mengorbankan rakyat dan meningkatkan inflasi," pungkasnya.