Jurus IDXCarbon Perdalam Likuiditas Pasar Karbon

AKURAT.CO - Bursa karbon Indonesia atau IDXCarbon berupaya memperdalam likuiditas pasar agar potensi pasar karbon sebesar 1 Giga tCO2e setara Rp3.000 triliun bisa terserap sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Direktur Utama IDXCarbon, Iman Rachman mengatakan volume perdagangan bursa karbon sangat tergantung dari suplai dan permintaan pasar lantaran bursa karbon diperdagangkan di pasar sekunder. 

Dari sisi suplai, sangat tergantung dari suplai unit karbon yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRNPPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dari sisi permintaan pun, tergantung dari pengguna jasa karena karakter pembeli di bursa karbon bukanlah spekulan atau pedagang di pasar saham.

Baca Juga: Perbankan Dominasi Pembelian Kredit Karbon, Ini Alasannya

"Beda dengan IPO dimana BEI juga menyelenggarakan di pasar primer, untuk target volume bursa karbon ini kita sangat tergantung di SRNPPI yang ada di KLHK karena semua unit karbon harus terdaftar di SRNPPI baru bisa dijual di bursa karbon," kata Iman dipantau secara daring, Selasa (26/9/2023).

Untuk itu pihaknya mendukung upaya KLHK untuk memperbanyak pendaftaran unit karbon di SRNPPI. Saat ini, jumlah unit karbon yang terdaftar di SRNPPI baru sekitar 1,7 juta tCO2e. Masih jauh dari potensi sebesar 1 Giga tCO2e. 

Unit karbon yang sudah diperdagangkan di bursa karbon per hari ini baru kredit karbon proyek PLTP Lahendong unit 5 & 6 milik PGEO di Sulawesi Utara tahun emisi 2016 - 2020 yang disuplai oleh subholding PT Pertamina (Persero), Pertamina New & Renewable Energy (PNRE). Volume perdagangannya pun baru sekitar 459.953 tCO2e di kisaran harga Rp69.600 hingga Rp77.000.

Selanjutnya akan segera diperdagangkan unit karbon dengan volume skeitar 900 ribuan tCO2e dari unit PLTGU Muara Karang milik PLN berupa PTBAE (Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAEPU) atau alokasi kuota (allowance) yang terbatas diperdagangkan di sektor kelistrikan saja. 

Strategi kedua, menggencarkan sosialisasi ke pengguna jasa termasuk emiten, anggota bursa, mitra PT Pertamina (Persero) ataupun produsen CO2 lainnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi menambahkan, likuiditas pasar karbon tidak bisa disamakan dengan pasar saham. Permintaan di bursa karbon tidak didorong spekulasi, jual beli untuk keuntungan sesaat ataupun motivasi perdagangan sejenis lainnya.

"Jadi harus dibedakan likuditasnya, jangan dibenchmark ke likuditas pasar. Dari sisi suplai juga kita penyelenggaranya selain BEI saya pikir akan ada lagi ke depan. Yang menyatakan minat sudah ada tapi yang submit secara resmi dokumennya ke kita OJK itu memang belum ada," imbuh Inarno.