Heboh LPG 3 Kg, Pengamat Sayangkan Buruknya Komunikasi Publik Menteri

AKURAT.CO Skema baru pendistribusian LPG 3 Kg oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengundang polemik. 

Ketidakteraturan itu, nampak mulai dari larangan pengecer menjual LPG 3 Kg atau gas melon, antrean panjang masyarakat yang menimbulkan korban jiwa di Tangerang hingga akhirnya status para pengecer dinaikkan menjadi sub pangkalan untuk meredam gejolak lebih lanjut.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai fenomena kisruh LPG 3 Kg tersebut sebagai refleksi jeleknya komunikasi Kementerian yang Bahlil pimpin.

Menurut Agus, kebijakan subsidi tepat sasaran untuk gas melon sejatinya merupakan langkah yang tepat. Namun sayangnya kelangkaan LPG 3 kg terjadi karena kurangnya komunikasi yang jelas terkait kebijakan yang ada ke masyarakat.

"Yang susah ini karena komunikasi Kementerian ESDM buruk, karena humasnya tidak ada dan baru diumumkan masif tanggal 20 Januari langsung diberlakukan 1 Februari 2025, ini tidak benar," katanya, Rabu (5/2/2025).

Baca Juga: Bahlil: Beli LPG 3 Kg di Sub Pangkalan Wajib Pakai KTP

Menurutnya, kebijakan yang ada memang tujuannya baik. Sayangnya, kurangnya persiapan menyebabkan ketidakpastian di lapangan. Menurut Agus, komunikasi dengan masyarakat terkait kebijakan ini harus dilakukan secara masif agar tak menimbulkan kebingungan.

"Masyarakat Indonesia terkenalnya cuek-cuek kalau tidak di sosialisasikan masif misal sebulan terus menerus tidak akan digubris, padahal Pertamina sudah menggencarkan di seluruh websitenya," imbuhnya.

Agus turut menyarankan agar pemerintah melakukan operasi pasar untuk memastikan kelancaran distribusi. Ia berharap langkah ini bisa membantu mengatasi masalah kelangkaan yang dirasakan oleh masyarakat.

Di sisi lain, meski ada keluhan terkait kelangkaan, Agus memastikan bahwa masalah pasokan gas LPG sebenarnya tidak terjadi secara signifikan. Agus menambahkan bahwa untuk mengatasi masalah ini, penyalur gas LPG harus terdaftar di sistem Pertamina agar distribusi subsidi bisa lebih terkontrol.

Menurut Agus, saat ini data yang masuk ke Pertamina sebanyak 67 juta NIK terdaftar. Untuk NIK rumah tangga baru 53,7 juta NIK, usaha mikro baru 8,6 juta NIK, petani dan nelayan 50 ribu NIK dan pengecer 370 ribu. Maka itu, Agus meminta masyarakat untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan subsidi gas melon agar tepat sasaran.

Pasalnya kebijakan digitalisasi subsidi tepat untuk LPG 3 kg yang ada, mengharuskan masyarakat dipaksa untuk berubah dan mengikutinya agar memudahkan pembelian sehari-hari. "Hidup itu pilihan. Jadi kalau ada yang lebih mudah seharusnya masyarakat turut serta di dalamnya. Kalau tidak ya susah harus mau berubah," tandasnya.