'Jokowi Returns' Harus Kedepankan Pertanggungjawaban, Bukan Ajang Politik

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyindir rencana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang disebut akan lebih sering turun ke daerah. 

Dia menilai, seorang pemimpin seharusnya lebih mengedepankan pertanggungjawaban atas kebijakan yang pernah diambil, dibanding melakukan aktivitas yang terkesan bernuansa politik.

Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar PDIP, dia menekankan pentingnya menjaga demokrasi sebagai warisan perjuangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Jelang 2029, Jokowi Returns Jadi Titik Panas Pertarungan PDIP dan PSI

Menurutnya, Megawati telah memperjuangkan demokrasi sejak bergabung dengan PDI pada 1986 dengan membangun kekuatan akar rumput, dan membuka ruang bagi suara rakyat yang saat itu dibungkam oleh rezim Orde Baru.

"Kekuatan akar rumput ini terbukti mampu menghadapi sistem pemerintahan Orde Baru yang sangat otoriter," kata Hasto, di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Hasto kemudian mengingatkan bahwa kondisi demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius. Kondisi tersebut lahir dari ambisi kekuasaan yang menggerus kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks itu, Hasto menyinggung pihak-pihak yang mulai turun ke masyarakat. Meski tidak menyebut nama secara langsung dalam pidatonya, dia menilai aktivitas tersebut tidak boleh sekadar dimaknai sebagai upaya membangun popularitas politik.

"Kalau ada yang mau turun, belum-belum sudah mau sepertinya kampanye itu sebagai suatu yang sangat penting. Harusnya ini yang dipertanggungjawabkan kepada rakyat, apa yang dulu telah dilakukan sebagai pemimpin yang ternyata telah menciptakan kerusakan demokrasi dan sistem hukum kita akibat ambisi kekuasaan," kata Hasto.

Usai upacara, dia kembali dimintai tanggapan mengenai isu Jokowi yang disebut akan berkeliling ke berbagai daerah. Dia mengaku persoalan tersebut sebelumnya telah dijawab oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.

Baca Juga: Peringatan Hari Lahir Pancasila: PDIP Kritik Warisan Demokrasi Era Jokowi, Negara Berubah Otoriter dan Sentralistik

Meski demikian, Hasto menegaskan bahwa berbagai persoalan yang kini dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang diambil pada periode sebelumnya.

"Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena Presiden Prabowo, tapi juga akibat-akibat sebelumnya," ujarnya.

Hasto kemudian mengkritik sejumlah kebijakan pada era pemerintahan Jokowi. Seperti penggunaan anggaran bantuan sosial yang menurutnya dilakukan untuk kepentingan elektoral, proyek infrastruktur yang dinilai tidak memberikan efek pengganda yang memadai terhadap perekonomian, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga kebijakan hilirisasi yang disebut hanya menguntungkan kelompok oligarki.