Peringatan Hari Lahir Pancasila: PDIP Kritik Warisan Demokrasi Era Jokowi, Negara Berubah Otoriter dan Sentralistik

AKURAT.CO PDI Perjuangan melontarkan kritik keras terhadap kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia

Pernyataan itu disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, saat memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Dalam amanatnya, Hasto menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh sekadar menjadi seremoni tahunan.

Menurutnya, momentum tersebut harus disertai refleksi mendalam dan evaluasi kritis terhadap praktik kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

"Apakah falsafah dan nilai-nilai Pancasila telah benar-benar dipahami sebagai landasan kebijakan politik terpenting dari negara?" kata Hasto.

Baca Juga: 30 Ucapan Hari Lahir Pancasila 2026 yang Penuh Semangat Nasionalisme

Ia menilai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang menjadi substansi utama demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran. Ia menyebut sistem demokrasi yang seharusnya berlandaskan kedaulatan rakyat kini berubah menjadi semakin sentralistik.

Bahkan, Hasto secara khusus menyoroti pemerintahan periode kedua Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

Menurutnya, pada masa tersebut, Indonesia mengalami perubahan arah menjadi negara yang bercorak otoriter populis.

"Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," jelasnya.

Tak hanya mengkritik praktik demokrasi, Hasto juga menyinggung kondisi penegakan hukum yang dinilainya telah kehilangan independensi. Ia mengatakan, sistem hukum yang semestinya menjadi instrumen keadilan justru telah diarahkan untuk melayani kepentingan kekuasaan.

Baca Juga: 10+ Template Poster Hari Lahir Pancasila Keren dan Siap Pakai, Gratis Tinggal Download!

Menurutnya, aparat penegak hukum dan aparatur negara bahkan telah digunakan sebagai alat mobilisasi elektoral dan pelindung elite kekuasaan.

Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan pelaksanaan Pemilu 2024 yang menurut PDIP menyisakan berbagai persoalan demokrasi.

Karena itu, Hasto mengungkapkan bahwa dalam rapat kerja nasional, PDIP telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia atas apa yang disebutnya sebagai perubahan watak kekuasaan akibat ambisi politik.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa supremasi hukum merupakan syarat utama bagi tegaknya demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ia memperingatkan bahwa tanpa sistem hukum yang adil, tidak akan ada kepastian bagi kehidupan politik maupun perekonomian nasional.

Baca Juga: Di Tengah Konflik Global, Pancasila Relevan sebagai Fondasi Perdamaian Dunia

"Sistem hukum yang berkeadilan adalah fondasi pokok. Tanpanya, tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian," ujarnya.

Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, Hasto pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam kehidupan politik, hukum, dan ekonomi nasional.