Menyusuri Akar Sejarah Partai Politik Besar di Indonesia

AKURAT.CO Partai politik di Indonesia bukan sekadar institusi pemilu yang muncul lima tahun sekali. Ia lahir dari proses sejarah yang panjang, penuh tarik-menarik kepentingan, perdebatan ideologis, serta pergulatan antara kekuasaan dan aspirasi rakyat.

Sejak awal abad ke-20 hingga era reformasi, pembentukan partai-partai besar di Indonesia selalu berjalan seiring dengan perubahan besar dalam sistem politik nasional.

Memahami sejarah partai politik berarti membaca ulang bagaimana bangsa ini membangun demokrasi, kadang tersendat, kadang melompat jauh, tetapi tak pernah benar-benar berhenti.

Baca Juga: Puan: Partai Politik Adalah Jembatan Rakyat dan Negara, Bukan Kendaraan Menuju Kekuasaan

Politik dari Kesadaran Terpelajar

Akar partai politik Indonesia dapat ditelusuri ke masa kolonial, ketika politik belum hadir sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai bentuk kesadaran.

Kebijakan Politik Etis Belanda membuka akses pendidikan bagi kaum pribumi terpilih.

Dari ruang kelas inilah muncul generasi baru yang tidak hanya terdidik, tetapi juga kritis terhadap ketidakadilan kolonial.

Organisasi awal seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan kemudian Indische Partij menandai perubahan penting, yakni rakyat mulai melihat politik sebagai alat untuk memperjuangkan martabat dan hak kolektif.

Meski belum sepenuhnya berwujud partai modern, organisasi-organisasi ini menanamkan fondasi utama: kesadaran nasional dan keberanian berorganisasi.

Indische Partij, yang berdiri pada 1912, sering disebut sebagai partai politik pertama di Hindia Belanda karena secara terbuka mengusung gagasan kemerdekaan.

Langkah ini menjadikannya ancaman serius bagi pemerintah kolonial, sekaligus simbol bahwa politik telah bergeser dari ruang elite ke arena perlawanan.

Menguatnya Ideologi dan Basis Massa

Memasuki dekade 1920–1930-an, gerakan politik Indonesia semakin matang.

Partai Nasional Indonesia (PNI) membawa nasionalisme sebagai ideologi utama.

Sarekat Islam berkembang menjadi kekuatan massa berbasis ekonomi dan agama. Kelompok sosialis dan komunis mulai membangun jaringan buruh dan tani.

Periode ini penting karena untuk pertama kalinya politik Indonesia memiliki basis sosial yang jelas.

Partai tidak lagi hanya diisi tokoh intelektual, tetapi berakar pada kelompok masyarakat tertentu.

Model inilah yang kelak menjadi ciri utama partai-partai besar, yakni memiliki ideologi, jaringan organisasi, dan loyalitas massa.

Ledakan Partai Politik Setelah Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 membuka babak baru. Negara yang baru lahir membutuhkan saluran demokrasi, dan partai politik menjadi instrumen utamanya.

Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 mendorong rakyat untuk mendirikan partai sebagai bukti bahwa Indonesia memilih jalan demokrasi.
Dalam waktu singkat, puluhan partai berdiri.

Dari sinilah lahir kekuatan besar seperti PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Masing-masing membawa ideologi dan basis pendukung yang berbeda. Politik menjadi hidup, tetapi juga sangat kompetitif.

Pemilu 1955 menjadi tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya, rakyat memilih wakilnya secara langsung dalam sistem multipartai yang relatif bebas.

Hasilnya memperlihatkan bahwa partai besar bukan sekadar soal elite, tetapi soal kemampuan membangun kepercayaan publik.

Ketegangan dan Penyempitan Ruang Politik

Namun, demokrasi awal Indonesia tidak berjalan mulus. Fragmentasi partai membuat pemerintahan tidak stabil. Kabinet berganti cepat, konflik politik meningkat, dan negara kesulitan mengambil keputusan strategis.

Situasi ini menjadi latar bagi perubahan sistem politik pada era Demokrasi Terpimpin.

Kekuasaan semakin terpusat, dan peran partai mulai dibatasi. Puncaknya terjadi pada pertengahan 1960-an, ketika konflik ideologis mencapai titik ekstrem dan berujung pada pembubaran PKI.

Peristiwa ini menjadi titik balik besar, yakni partai politik tidak lagi menjadi pusat kekuasaan, melainkan berada di bawah kendali negara.

Partai sebagai Alat Stabilitas di Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pembentukan dan keberlangsungan partai politik diatur ketat.

Pemerintah mendorong penyederhanaan sistem kepartaian dengan menggabungkan berbagai partai menjadi tiga kekuatan utama: Golkar, PPP, dan PDI.
Golkar berkembang sebagai kekuatan dominan, didukung oleh negara dan birokrasi.

Di sisi lain, PPP dan PDI berfungsi sebagai oposisi terbatas. Pada periode ini, istilah “partai besar” lebih mencerminkan kedekatan dengan kekuasaan daripada kekuatan ideologi atau basis massa.

Meski demikian, pengalaman ini membentuk karakter politik Indonesia, yakni partai belajar bertahan dalam tekanan, beradaptasi dengan pembatasan, dan membaca peluang kekuasaan.

Reformasi dan Lahirnya Partai Besar Modern

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 membuka kembali ruang demokrasi.

Partai politik bermunculan dalam jumlah besar, tetapi hanya sebagian yang mampu bertahan dan tumbuh menjadi besar.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) muncul sebagai penerus tradisi nasionalisme lama.

Partai Golkar bertransformasi dari partai negara menjadi partai peserta pemilu. Partai-partai baru dengan basis Islam, nasionalis-religius, hingga berbasis figur mulai mengisi panggung politik.

Era reformasi menunjukkan bahwa partai besar tidak lagi ditentukan oleh negara, melainkan oleh kemampuan membangun struktur organisasi, narasi ideologis, dan kedekatan dengan pemilih.

Mengapa Hanya Sedikit yang Bertahan?

Dari ratusan partai yang pernah berdiri, hanya segelintir yang mampu bertahan sebagai partai besar.

Faktor penentunya bukan hanya usia, tetapi konsistensi organisasi, kemampuan regenerasi, dan relevansi isu yang diusung.

Partai yang gagal beradaptasi dengan perubahan sosial cenderung menghilang.

Sebaliknya, partai yang mampu membaca aspirasi publik dan merawat jaringan akar rumput tetap bertahan, meski menghadapi pergantian rezim dan perubahan sistem pemilu.

Membaca Sejarah untuk Menilai Masa Kini

Sejarah pembentukan partai politik besar di Indonesia memperlihatkan bahwa demokrasi tidak dibangun dalam ruang hampa. Ia lahir dari konflik, kompromi, dan pembelajaran panjang.

Partai politik bukan hanya mesin elektoral, tetapi cermin dari perjalanan bangsa dalam mencari bentuk pemerintahan yang paling sesuai.

Bagi publik hari ini, memahami sejarah ini penting agar penilaian terhadap partai tidak berhenti pada janji kampanye.

Di balik logo dan slogan, ada warisan panjang yang seharusnya menjadi tanggung jawab moral bagi setiap partai yang mengklaim diri sebagai wakil rakyat.

Mutiara MY (Magang)