Anies Baswedan Jadi 'Penglaris' di Partai Gerakan Rakyat

AKURAT.CO Keberadaan Anies Baswedan sebagai tokoh sentral di Partai Gerakan Rakyat, menjadi langkah yang strategis dan juga logis bagi sebuah partai baru untuk bisa dikenal publik.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menilai Partai Gerakan Rakyat memang perlu memiliki sosok kiat yang menjadi alat perjuangan, dan juga sebagai bentuk identitas partai agar nantinya mudah diidentifikasi masyarakat.

"Setiap partai di Indonesia hampir selalu memiliki tokoh ikonik. Bagi Gerakan Rakyat, Anies adalah figur yang secara visi sangat cocok. Bahkan bisa dikatakan Anies adalah 'owner' dari partai ini. Apalagi Ketua Umumnya, Sahrin Hamid, dikenal sebagai tangan kanan dan orang terdekat Pak Anies," kata Ujang saat dihubungi Akurat.co, Selasa (20/1/2026).

Baca Juga: Tanpa Logistik dan Diferensiasi, Partai Gerakan Rakyat Sulit Bersaing di 2029

Menurutnya, menempatkan Anies sebagai central partai akan memudah sosialisasi yang nantinya akan dilakukan. Terlebih Anies di proyeksikan kembali mengikuti kontesasi Pilpers 2029 mendatang.

"Tidak heran jika Anies jadi tokoh sentralnya. Ini memudahkan mereka untuk mempromosikan Anies kepada publik demi kepentingan 2029," ujarnya.

Dia menegaskan, sekalipun Partai Gerakan Rakyat memiliki Anies Baswedan sebagai figur yang kuat. Namun popularitas tokoh saja tidaklah cukup, melainkan faktor logistik yang dimiliki partai juga mempengaruhi.

Baca Juga: Partai Gerakan Rakyat Diprediksi Masih Sulit Tembus Parlemen di Pemilu 2029

"Tapi faktor uang juga penting di politik. Kalau partai punya tokoh tapi enggak punya uang, ya bisa tumbuh bisa juga mati bisa layu," tegasnya.

Sebelumnya, Organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat kini mendeklarasikan dirinya sebagai partai politik. Gerakan Rakyat akan dipimpin oleh Sahrin Hamid selaku ketua umum, yang menargetkan resmi terdaftar sebagai parta politik pada Februari 2026. 

"Kita harus menargetkan pada Februari, partai ini telah terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia," ujar Sahrin dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 Gerakan Rakyat di Jakarta, Minggu (18/1/2026).