PDIP Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang Pemerintahan Prabowo

AKURAT.CO Posisi PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemenang pemilu dinilai tetap eksis di tengah masyarakat, meski memilih mengambil peran sebagai partai penyeimbang bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bukan sebagai oposisi.

Hal itu disampaikan politikus muda PDIP, Seno Bagaskoro, saat menjawab pertanyaan awak media terkait alasan partainya memilih menyebut diri sebagai partai penyeimbang ketimbang oposisi.

Seno menegaskan, sikap tersebut telah diambil PDIP sejak awal setelah Prabowo dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024.

“Kami sampaikan jauh-jauh hari. Bukan baru akhir-akhir ini, tetapi sejak setelah pemilu selesai dan Presiden dilantik, kami sudah menyampaikan pandangan bahwa PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo,” ujar Seno dalam konferensi pers menjelang hari kedua Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Ia menjelaskan, PDIP mengambil posisi penyeimbang karena konsisten berpijak pada konstitusi.

Menurutnya, sistem demokrasi Indonesia yang menganut presidensialisme tidak mengenal konsep oposisi maupun koalisi secara formal.

“Kalau berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti dianggap salah. Padahal dalam sistem presidensial, tidak dikenal oposisi. Kalau ditarik lebih jauh, bahkan tidak ada konsep koalisi,” katanya.

Seno menambahkan, konstitusi hanya membedakan pihak yang berada di dalam atau di luar pemerintahan.

PDIP telah menyatakan berada di luar pemerintahan Prabowo dan memilih berperan sebagai mitra kritis sekaligus strategis.

“Bagi kami, sikap paling rasional adalah menjadi partai penyeimbang. Partai penyeimbang bisa menjadi mitra kritis, sekaligus mitra strategis,” ujarnya.

Menurut Seno, posisi tersebut tercermin dalam sikap PDIP saat terjadi bencana alam di Sumatra.

Meski berada di luar pemerintahan, PDIP tetap turun langsung membantu penanganan dan pemulihan warga terdampak.

“Kami mengirim dukungan sebesar-besarnya. Seluruh kader bergotong royong ke Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Tokoh-tokoh PDI Perjuangan seperti Bu Rismaharini, Bu Ribka Tjiptaning, Pak Ganjar Pranowo, Bu Sunaryo, hingga para ketua DPD dan kader muda bergerak bersama. Puluhan ambulans dikirim, termasuk Kapal Laksamana Malahayati, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah,” paparnya.

Namun demikian, Seno menegaskan sikap sebagai penyeimbang tidak membuat PDIP segan mengambil posisi berbeda dengan pemerintah.

Salah satunya terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi melalui DPRD.

PDIP, kata dia, konsisten menolak pilkada melalui DPRD karena dinilai menjauhkan rakyat dari pemimpinnya.

“Bagaimana pemimpin bisa membangun kedekatan dengan rakyat, memahami keresahan mereka, jika rakyat tidak memilih dan bahkan tidak mengenalnya? Kalau ia hanya dipilih segelintir orang, sulit berharap persoalan rakyat bisa diselesaikan secara substansial,” tegasnya.

Seno mengakui, sikap tersebut membuat PDIP kerap menempuh “jalan sunyi” karena tidak banyak partai lain yang sejalan.

Namun, ia menilai masih banyak rakyat yang menginginkan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung.

“Di tengah jalan sunyi ini, kami berani mengambil sikap yang berbeda dan kontras, karena kami percaya masih banyak rakyat yang ingin pemimpin dipilih langsung oleh rakyat,” pungkasnya.