Fauzi–Anggawira: Pemangkasan DPK adalah Langkah Mundur HA IPB

AKURAT.CO, Musyawarah nasional alias Munas Himpunan Alumni IPB (HA IPB) diyatakan menjadi forum strategis untuk menentukan arah organisasi empat tahun ke depan.

Rangkaian Munas ini mencapai puncaknya pada Pemilihan Ketua Umum dan Sekjen DPP HA IPB Periode 2025–2029, yang akan berlangsung pada 20–21 Desember 2025. Tahap ini menjadi momentum penting untuk menetapkan kepemimpinan baru yang mampu memperkuat peran alumni di tingkat nasional maupun daerah.

Paslon Fauzi Amro–Anggawira menegaskan, pemangkasan peran DPK (Dewan Komisariat Daerah) bukan isu administratif. Menurut mereka, langkah itu melemahkan kekuatan intelektual kampus yang selama ini tumbuh di daerah.

Baca Juga: Jejak Karier dan Profil Lengkap Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik Prabowo Jadi Kepala BRIN

DPK adalah simpul yang menghubungkan alumni dengan dinamika lokal, realitas sosial-ekonomi, dan basis pengabdian kampus di tingkat tapak.

Mereka melihat bahwa jika kekuatan DPK dipangkas, jalur komunikasi dari daerah ke pusat akan menyempit. Alumni yang bekerja di sektor pangan, kehutanan, energi, agraria, pemberdayaan masyarakat, dan industri strategis akan kehilangan ruang untuk menyuarakan pengetahuan praktis yang dibutuhkan organisasi.

Anggawira menekankan, DPK adalah jangkar relevansi. Struktur ini memastikan keputusan organisasi tetap sesuai kondisi daerah. Tanpa itu, HA IPB berisiko bergerak dalam ruang pusat yang terbatas dan kehilangan keterhubungan dengan realitas lapangan.

Baca Juga: Perubahan Nama Fateta IPB Jadi Polemik, DPR Bakal Segera Panggil Mendiktisaintek

Paslon ini juga menyoroti, pemangkasan kekuatan DPK akan melemahkan keberlanjutan ekosistem alumni lintas fakultas. Setiap daerah memiliki tokoh alumni dari berbagai rumpun ilmu: A, B, C, D (Fapet), E (Fahutan), F, G, H, I, dan J.

Jika DPK dilemahkan, suara dan kontribusi lintas fakultas ditengarai bakal menyusut, padahal keberagaman inilah yang memperkuat jejaring kontribusi daerah.

Mereka juga memahami, salah satu ruh HA IPB sejak lama adalah jejaring Hutbun (Kehutanan  &Perkebunan), selain jejaring BUMN dan K/L.

“Dirjen Planologi sejak dulu memegang data spasial daratan NKRI. Itu aset strategis, dan HA IPB tidak boleh mengabaikannya,” tegas Anggawira. “Jejaring Hutbun hanya dapat berjalan optimal bila simpul daerah yaitu DPK dijaga tetap kuat.”