Jejak Karier dan Profil Lengkap Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik Prabowo Jadi Kepala BRIN

AKURAT.CO Arif Satria, seorang akademisi terkemuka dari Indonesia, telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11/2025).

​Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 123/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Sebelumnya, ia dikenal luas melalui kiprahnya sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) selama dua periode. 

Sehubungan dengan itu, berikut jejak karier dan profil lengkap Arif Satria.

Jejak Karier dan Profil Lengkap Arif Satria

Latar Belakang Pendidikan dan Awal Karier

​Arif Satria lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada tanggal 17 September 1971. ​Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya sebelum melanjutkan studinya di Institut Pertanian Bogor (IPB).

​Di IPB, ia meraih gelar sarjana Ilmu Ekonomi Pertanian pada tahun 1995 dan magister Sosiologi Pedesaan pada tahun 1999.

​Minatnya pada kebijakan kelautan dan masyarakat pesisir membawanya menempuh pendidikan doktor di Kagoshima University, Jepang, yang diselesaikannya pada tahun 2006 dengan fokus pada Marine Policy.

​Arif Satria juga pernah menjalani program visiting student di Fisheries Center, University of British Columbia, Kanada.

​Karier akademiknya dimulai pada tahun 1997 sebagai dosen di Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan IPB.

​Pada tahun 2010, ia dipercaya menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB, menjadikannya salah satu dekan termuda di institusi tersebut. ​

Kemudian, pada tahun 2019, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap di Fakultas Ekologi Manusia IPB dalam bidang Ekologi Politik.

Kepemimpinan di IPB

​Arif Satria terpilih sebagai Rektor IPB University untuk periode 2017–2022 dan kembali mendapat mandat untuk periode kedua, yaitu 2023–2028.

​Selama kepemimpinannya, IPB University mengalami transformasi signifikan melalui inisiatif Global South Leadership in Innopreneurship. ​

Strategi ini membawa IPB menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di dunia dalam bidang pertanian dan biosains tropika. ​

Di bawah kepemimpinannya, IPB berhasil menempati peringkat ke-45 dunia, peringkat ke-8 Asia, dan peringkat ke-1 Asia Tenggara dalam QS World University Rankings by Subject untuk bidang Agriculture and Forestry.

​Selain itu, dalam THE Impact Rankings, IPB juga masuk dalam 100 besar dunia, menunjukkan komitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

​Pada tahun 2023, IPB meraih peringkat ke-1 dunia untuk SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan menjadi The Best SDGs University versi Bappenas selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024).

Jabatan dan Keahlian Lain

​Keahlian Arif Satria banyak berkaitan dengan ekonomi pertanian, sosiologi pedesaan, dan kebijakan maritim.

​Ia dikenal melalui gagasannya tentang ekonomi biru serta kebijakan pengelolaan pesisir dan pulau kecil.

​Kiprahnya di dunia riset telah memberinya banyak pengakuan, termasuk penghargaan internasional Yamamoto Prize pada tahun 2008.

Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan penting di organisasi, antara lain:

• Tim Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan: ​2001–2002
• Wakil Ketua Umum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional: ​2009–2011
• Anggota Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan: ​2008–2011
• Ketua, Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia: ​2011-2016
• Anggota Komisi Tuna Indonesia: ​2012–2014
• Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan: ​2012–2019
• Anggota Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia: ​2013–2017
• Komisaris Utama, PTPN Holding: ​2018–2022
• Ketua Umum, Forum Rektor Indonesia: ​2020–2021
• Ketua, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI): ​2021–2026
• Ketua, Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia: ​2021–2023
• Wakil Ketua, Panitia Seleksi KPK: ​2024

Pelantikan ini menandai langkah baru dalam perjalanan karier Arif Satria di dunia pendidikan tinggi dan kebijakan publik.