Menko Polkam Ingatkan Pentingnya Netralitas Aparat dan ASN di Pilkada 2024

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menegaskan pentingnya netralitas aparat keamanan, aparatur sipil negara (ASN), dan pejabat daerah dalam Pilkada Serentak 2024.

Ia menyebut, kesuksesan dan kualitas Pilkada bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu dan aparat keamanan, untuk menjaga integritas proses demokrasi.

“Kami berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan aman, lancar, transparan, jujur, dan adil. Untuk itu, KPU, Bawaslu, kementerian, serta lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri, harus terus bersinergi,” kata Budi Gunawan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Budi menekankan, netralitas bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga faktor utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Indonesia.

Baca Juga: Timses RIDO Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang dan Pembagian Sembako Massif oleh Paslon Lawan

Ia memperingatkan, ketidaknetralan dapat mengancam integritas hasil Pilkada dan merusak legitimasi proses pemilihan.

“Prinsip netralitas memastikan bahwa hasil Pilkada benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Jika ini dilanggar, dampaknya bukan hanya pada keadilan pemilu tetapi juga pada stabilitas demokrasi,” tegasnya.

Budi mengungkapkan, prinsip netralitas telah didukung oleh dasar hukum yang kuat, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XII/2024.

Putusan tersebut menetapkan, aparat yang terbukti tidak netral dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Budi, langkah ini adalah bagian penting dalam memperkuat integritas Pilkada.

“Kemenko Polkam, sebagai penanggung jawab desk Pilkada, bersama Kemendagri, TNI, dan Polri, terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Kami siap menangani segala potensi gangguan dan ancaman terhadap kelancaran Pilkada,” tambahnya.

Menko Polkam juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam mengawasi jalannya Pilkada.

Baca Juga: Apple Targetkan Perombakan Siri Besar-besaran dalam 2 Tahun ke Depan

Pengawasan ketat dinilai dapat mencegah berbagai bentuk kecurangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

“Kami mengapresiasi kerja sama berbagai instansi yang terus berupaya memastikan Pilkada berjalan tanpa hambatan. Dengan pengawasan yang baik, kita bisa menghindari intervensi dan menjamin proses pemilu yang adil dan transparan,” ujar Budi.

Pemerintah, lanjut Budi, berkomitmen untuk menciptakan Pilkada yang bebas dari intervensi politik dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mencerminkan kehendak rakyat.

“Pilkada adalah wujud nyata demokrasi kita. Semua pihak harus mendukung pelaksanaannya dengan penuh integritas, demi terciptanya pemilu yang damai dan berkualitas,” pungkasnya.