Pilkada Serentak 2024: Kesiapan Pemerintah dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih

AKURAT.CO Jelang pemungutan suara pada 27 November 2024, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menyatakan, seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 telah menyatakan siap.

“Hari ini kita rapat terakhir untuk pemeriksaan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Tadi hadir lengkap, ada 16 kementerian/lembaga yang terkait dengan Desk Pilkada, dan berdasarkan laporan dari masing-masing bagian, pada dasarnya menyatakan siap,” ujar Lodewijk setelah memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak 2024 bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, di Kantor Kemendagri, Jumat (22/11/2024).

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Lodewijk menambahkan, 27 November telah ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2024.

Ia mengimbau agar seluruh kementerian, lembaga, serta perusahaan negeri dan swasta dapat mematuhi Keppres tersebut.

Baca Juga: Samsung Siapkan Galaxy Z Flip 6 Edisi Penggemar, Peluncuran Dijadwalkan 2025

“Diharapkan perusahaan-perusahaan swasta maupun yang terkait dapat meliburkan karyawannya sehingga mereka bisa berbondong-bondong ke TPS. Ini penting karena kita berusaha mengejar partisipasi pemilih sebesar 82 persen,” tambah Lodewijk.

Lodewijk juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas dari TNI, Polri, ASN, dan penyelenggara Pilkada untuk memastikan pemilu yang jujur dan adil, serta meningkatkan indeks demokrasi Indonesia di tahun 2024, terutama dalam aspek kebebasan, kesetaraan, dan kelembagaan penyelenggara pemilu.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan bahwa secara teknis, kesiapan penyelenggaraan Pilkada, mulai dari distribusi logistik hingga mitigasi bencana, telah mencapai 90 persen.

“Seperti yang disampaikan Pak Wamenko, kami akan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada. Kami harapkan partisipasi politik meningkat, meskipun ada penyederhanaan jumlah TPS yang berpotensi mempengaruhi jarak tempuh pemilih. Kami akan terus berusaha mengajak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya,” ujar Bima.

Bima juga menambahkan, Kemendagri fokus pada daerah-daerah marginal dan daerah rawan bencana untuk memastikan pemilih di daerah tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Baca Juga: Dukungan Para Mantan Gubernur Bikin Persaingan di Pilkada Jakarta Makin Sengit

“Kami akan berkunjung ke Flores Timur untuk memastikan saudara-saudara kita yang menjadi pengungsi dapat menggunakan hak pilihnya,” tutup Bima.