Legasi

AKURAT.CO Legasi, atau legacy dalam bahasa Inggris, secara harfiah berarti warisan. Kamus Oxford mendefinisikannya sebagai "dampak jangka panjang dari peristiwa, tindakan, dll., yang terjadi di masa lalu, atau dari kehidupan seseorang".

Dalam konteks ini, kata "legasi" sering dihubungkan dengan dampak yang ditinggalkan oleh seseorang yang berkuasa, yang mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan sistem politik secara luas.

Bagi banyak pemimpin, legasi sering kali menjadi obsesi—keinginan untuk dikenang dan diabadikan dalam sejarah. Mereka yang berkuasa memiliki peluang unik untuk dikenang dalam sejarah melalui dampak kebijakan dan tindakan mereka.

Majalah The Economist edisi Agustus 2024 menobatkan legasi Presiden Joko Widodo yang paling signifikan adalah pembangunan infrastruktur yang masif.

Dalam sepuluh tahun masa kepemimpinan Jokowi, lebih dari 200 proyek infrastruktur besar berhasil diselesaikan, dengan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai yang paling monumental.

Meski proyek IKN masih menuai kontroversi dan keberlanjutannya dipertanyakan, legasi Jokowi dalam bidang infrastruktur tampak jelas di seluruh negeri.

Selain itu, kebijakan hilirisasi sumber daya alam juga menjadi bagian penting dari legasinya, menempatkan Indonesia dalam posisi strategis dalam rantai pasokan global.

Secara keseluruhan, legasi kepresidenan Joko Widodo dapat diringkas sebagai pembangunan infrastruktur dan kebijakan hilirisasi. Namun, keberhasilan material ini memiliki dampak immaterial yang signifikan.

Pembangunan yang berfokus pada aspek material, terutama di negara-negara demokrasi berkembang, sering kali menuntut konsentrasi kekuasaan untuk menjaga momentum pembangunan ekonomi.

Konsentrasi kekuasaan ini berdampak pada ketimpangan ekonomi yang terus berlanjut. Dalam satu dekade terakhir, piramida ekonomi Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan.

Rasio Gini pada tahun 2024 bertahan di angka 0,379, sedikit turun dari 0,384 pada tahun 2021. Kurva Lorenz menunjukkan bahwa kurang dari 20 persen penduduk Indonesia menguasai lebih dari 80 persen perekonomian.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, proses konsentrasi kekuasaan berlangsung secara bertahap dan kumulatif, melalui legalisasi dan konsolidasi kontrol terhadap partai politik serta pengangkatan kepala daerah tanpa proses demokratis.

Desentralisasi yang merupakan amanat reformasi perlahan-lahan berubah menjadi resentralisasi, dengan kekuasaan eksekutif yang terus diperkuat.

Partai politik, yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuatan legislatif, mengalami degradasi. Fungsi legislatif sebagai kontrol terhadap eksekutif berubah menjadi sekadar stempel.

Bahkan masyarakat sipil, yang seharusnya berperan sebagai penyeimbang informal, turut mengalami pelemahan, dipaksa untuk tidak lagi bersikap kritis demi kelancaran pembangunan ekonomi.

Kesuksesan pembangunan material di era Jokowi sayangnya tidak diimbangi oleh keberhasilan dalam pembangunan immaterial. Legasi material Jokowi justru dibayangi oleh dampak immaterialnya.

Di penghujung masa jabatannya, dampak immaterial ini semakin menonjol, hampir menutupi keberhasilan material yang telah dicapai.

Letupan protes di jalanan dan media sosial baru-baru ini seakan menjadi kesimpulan dari era pemerintahan Jokowi. Akankah demikian? Wallahu 'Alam Bissawab.

----

Andi Rahmat

Mantan Anggota DPR RI 2004-2009 dan 2014-2019