DPR akan Putuskan PKPU Baru Berdasarkan Putusan MK

AKURAT.CO Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan, pihaknya telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merancang Peraturan KPU (PKPU) baru menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Pilkada.

Doli menyatakan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah dijadwalkan akan berlangsung pada Senin (26/8/2024) mendatang.

“Hari Senin itu tadinya kita mau melaksanakan RDP, konsultasi, permohonan konsultasi dari KPU dan Bawaslu terhadap tiga rancangan PKPU dan dua rancangan Perbawaslu,” kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Baca Juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Dilantik Pekan Depan

Namun, dengan adanya putusan MK dan situasi yang berkembang belakangan ini, Doli menegaskan bahwa Komisi II DPR RI akan merespons putusan tersebut dengan cepat dan tepat.

“Kita harus merespons putusan Mahkamah Konstitusi itu,” tambah Doli.

Doli menekankan, komunikasi yang baik antara Komisi II, KPU, Bawaslu, dan pemerintah telah menghasilkan kesepakatan untuk membuat PKPU baru berdasarkan putusan MK.

“Kami sepakat bahwa KPU akan mengajukan dan telah mengajukan pada tanggal 21 Agustus lalu, rancangan PKPU yang baru. PKPU tersebut sudah mencantumkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi secara penuh,” jelasnya.

Baca Juga: Ditanya Soal Kemungkinan Arsenal Rekrut Raheem Sterling, Ini Respons Mikel Arteta

Doli juga menambahkan, pada hari Senin, Komisi II DPR RI bersama dengan pemerintah akan memutuskan secara resmi draf yang diajukan oleh KPU.

“Insyallah besok hari Senin, kita akan tinggal putuskan saja, secara resmi, apa yang sudah disampaikan drafnya oleh KPU. DPR bersama pemerintah setuju terhadap draf yang disampaikan oleh KPU,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPR RI memutuskan untuk tidak mengesahkan Revisi UU Pilkada yang diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Dengan keputusan ini, Revisi UU Pilkada akan tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024.

Baca Juga: Dasco dan Habiburokhman Jenguk Demonstran yang Ditangkap Polda Metro Jaya

Salah satu ketentuan dalam putusan ini adalah bahwa partai politik dapat mencalonkan kepala daerah tanpa perlu berkoalisi, dan batas usia calon kepala daerah tetap 30 tahun saat mendaftar, bukan saat dilantik.