AKURAT.CO Relawan Pro Joko Widodo alias Projo meminta PDIP tidak perlu sungkan mengambil peran sebagai oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Bendahara Umum DPP Projo, Panel Barus, menilai, menjadi oposisi adalah satu langkah yang terhormat, karena berperan sebagai alat kontrol sekaligus penyeimbang bagi pemerintahan yang berjalan.
"Jadi, tidak usah malu-malu bilamana teman-teman misalnya PDIP mengambil posisi sebagai oposisi. Itu adalah posisi yang terhormat karena kualitas demokrasi juga perlu kita jaga ya. Check and balance," katanya di Kantor DPP Projo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Panel juga menyinggung soal adanya wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Baca Juga: PKB Tak Anggap Kotak Kosong di Pilkada sebagai Pelanggaran Konstitusi
Di mana ada partai-partai lain yang berpotensi gabung ke pemerintahan.
Ia berharap, kualitas demokrasi tetap dijaga sekalipun KIM Plus jadi terbentuk.
"DPP Projo juga berpendapat bahwa kualitas demokrasi ke depan harus tetap dijaga sehingga kebutuhan akan komposisi juga tetap harus ada ya jadi kualitas demokrasi ke depan juga harus tetap dijaga dan Kami merasa perlu ada yang mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran," jelasnya.
Sementara, untuk partai-partai yang akan gabung ke pemerintahan, Panel berharap langkah itu diambil berdasarkan kesadaran dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas, bukan karena jatah kursi menteri.
Baca Juga: Ketua DPD Tekankan Pentingnya Afirmatif Fiskal untuk Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan dan Pesisir
"Jadi, DPP Projo mengingatkan kepada teman-teman partai politik yang ingin bergabung dalam KIM supaya kesadaran, kesadaran bergabungnya adalah karena Indonesia harus bersatu untuk mencapai Indonesia Emas 2045 tidak lebih hanya karena itu bukan karena transaksi kursi kabinet," terangnya.
