KIPP Minta Bawaslu Awasi Pejabat dan Aparat Jelang Pilkada Serentak 2024

AKURAT.CO Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pejabat dan aparat menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Hal ini disampaikan oleh Brahma Aryana, Divisi Monitoring KIPP, dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (6/8/2024).

"Bawaslu RI harus aktif dan tidak pasif seperti pada Pemilu 2024 lalu," ujar Brahma.

Ia menegaskan, Bawaslu harus menunjukkan kemampuannya sebagai lembaga pengawas pemilu yang tidak hanya sekedar formalitas.

Baca Juga: Bagaimana Informasi Bagian Pernyataan Umum yang Dikembangkan Coba Bandingkan dengan Teks Venus?

“Segala kegarangan Bawaslu dan jajaran saat ini sebelum Pilkada dimulai harus dibuktikan kepada rakyat," tambahnya.

KIPP mencatat bahwa sekitar 40 dari total 273 Penjabat (Pj) kepala daerah telah menyatakan pengunduran diri untuk ikut serta dalam Pilkada.

Brahma menyoroti maraknya mutasi di beberapa daerah yang dapat disalahgunakan untuk mendukung kandidat tertentu, yang berpotensi menimbulkan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, Brahma juga mencermati mutasi di tubuh lembaga yang dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri. Enam Kapolda baru telah diangkat sebagai bagian dari perombakan.

Baca Juga: Cak Imin: Tak Ada Lagi Konsep Koalisi Pilpres di Pilkada 2024

Di lingkungan TNI, sebanyak 256 Perwira Tinggi (Pati) TNI, yang terdiri dari 156 Pati TNI AD, 52 Pati TNI AL, dan 48 Pati TNI AU, juga telah dimutasi dan mendapatkan promosi jabatan.

KIPP berkomitmen untuk melakukan pemantauan khusus terhadap isu pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri selama Pilkada 2024.

“Pemerintah pusat, melalui Presiden, Kemendagri, Panglima TNI, dan Kapolri, harus memberikan perhatian khusus untuk menertibkan jajarannya guna menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada berlangsung," tutup Brahma.