PDIP Prioritaskan Kader untuk Pilkada Jateng, Bali dan Daerah Basis

AKURAT.CO PDI Perjuangan (PDIP) akan memprioritaskan mengusung kader internal pada Pilkada Jawa Tengah 2024.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjawab wartawan seusai mengisi pengarahan Pilkada Serentak 2024 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Namun, Hasto tak hanya menyebut spesifik Jateng, dia juga menyatakan partai berlogo banteng moncong putih itu akan memprioritaskan kader internal untuk Pilkada Bali dan sejumlah daerah lain yang menjadi basis PDIP.

"Ya PDIP Jateng, Bali, yang daerah-daerah basis. Partai akan mendorong kader internal partai," katanya.

Baca Juga: Cak Imin Sindir Kemenag: Ditegur Soal Pelaksanaan Haji Malah Marah-marah

Sebab, sambung Hasto, mengusung kader internal dalam kontestasi Pilkada merupakan bagian dari marwah partai dan kaderisasi yang otentik terjadi di tubuh PDIP.

"Karena itu bagian dari pride dan juga bagaimana proses kaderisasi dan percaya terhadap kader partai sendiri," ujarnya.

Saat ditanya mengenai peluang mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn), Andika Perkasa apakah bakal diusung di Pilkada Jateng, Hasto menyatakan bahwa elektabilitas Andika Perkasa cukup tinggi, meskipun belum bergerak di lapangan.

"Lho, Pak Andika belum bergerak, elektoralnya udah masuk ke lima besar di Jateng," tuturnya.

Baca Juga: Apple Bakal Rilis Pembaruan Besar untuk AirPods, Ini Bocorannya

Namun demikian, Hasto menegaskan bahwa keputusan final mengenai pencalonan Andika Perkasa masih harus menunggu keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Tapi nanti Ibu Mega yang akan memutuskan, karena ada yang mengusulkan Pak Andika juga untuk di Jakarta," katanya.

Lebih jauh, ditanya soal potensi terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan di Pilkada Jateng, mengingat, Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi, kemungkinan akan turun menjadi salah satu kandidat, Hasto menegaskan bahwa semua potensi tersebut harus diantisipasi dan tidak boleh terjadi.

"Itu di seluruh Indonesia. Ya abuse of power, foul behaviour, yang cenderung merubah tatanan demokrasi, itu tidak boleh," pungkasnya.

Baca Juga: 50 WNI Dikirim ke Sydney Jadi PSK Sejak 2019, Lewat Perantara FLP