PKS Singgung Program Makan Siang dan Susu Gratis Harus Untungkan Petani

AKURAT.CO Anggota DPR RI Fraksi PKS, Slamet menyebut, program makan siang dan susu gratis milik presiden terpilih Prabowo Subianto, harus menguntungkan petani dan peternak, bukan penguasa.
"Mengenai program presiden terpilih yaitu makan siang dan susu gratis. Kami meminta agar program tersebut harus menguntungkan petani dan peternak, bukan menguntungkan penguasa," kata Slamet saat menghadiri rapat paripurna ke-16, masa sidang V, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Dia menyoroti tentang data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, di mana produksi susu di Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Sehingga bisa menguntungkan para penguasa untuk impor susu.
"Akan tetapi jika melihat data BPS 2023, produksi susu skala nasional yang hanya mencapai 980 ribu ton pertahun swdangkan kebutuhan dalam negeri mencapai 4,4 juta ton. Kondisi ini dapat menjadi celah baru bagi para pemburu untuk bermain dalam kegiatan impor susu," tuturnya.
Menurutnya, impor susu akan berdampak negatif bagi industri susu dalam negeri. Sehingga dirinya mendorong pemerintah untuk mengutamakan keuntungan petani dalam negeri, dari pada penguasa untuk melakukan impor.
"Impor susu segar juga akan berdampak negatif pada industri susu dalam negeri yg saat ini sedang terkendala akan terbatasnya produksi akibat ancaman penyakit kuku dan mulut serta beberapa penyakit ternak lainnya. Jika tidak ada upaya perbaikan industri susu nasional, maka kami mengkhawatirkan produksi dalam negeri akan semakin ditinggalkan," ucapnya.
"Oleh karena itu melalui pimpinan DPR RI yang terhormat, agar mendorong pemerintah lebih menggantikan kebutuhan petani dalam negeri melalui kebijakan yang mendorong pada peningkatan investasi secara signifikan di sektor pertanian," pungkas Slamet.
Sebagaimana diketahui, program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak di seluruh Indonesia adalah program unggulan dari presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, semasa Pilpres 2024.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









